Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
UPAYA penanganan covid-19 dan dampak yang ditimbulkan di Tanah Air memaksa pemerintah untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Hal tersebut jelas menimbulkan implikasi pada meningkatnya defisit APBN.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas, Rabu (3/6), meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melakukan kalkulasi secara lebih cermat, lebih detil dan lebih matang terhadap berbagai resiko fiskal ke depan.
"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati dan transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel," ujar Jokowi.
Baca juga: Covid-19 Berdampak pada Kerja Sama Ekonomi RI-Tiongkok
Sebelumnya, Menteri Keuangan menyebut outlook defisit APBN 2020 mencapai 6,27% dari Produk Domestik Bruto atau setara Rp1.028,5 triliun. Kemudian outlook tersebut diperlebar kembali menjadi 6,34% terhadap PDB atau setara Rp1.039,2 triliun.
Dengan pelebaran defisit sebesar itu, pemerintah harus mengubah postur APBN 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020. Sebelumnya, defisit APBN 2020 ditetapkan sebesar 5,07%.
Sri Mulyani mengatakan tambahan anggaran pemulihan ekonomi di tengah pandemi membuat belanja negara kian membengkak.
"APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27% dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ungkapnya dalam konferensi video, Senin (18/5).
Sri Mulyani menjelaskan dengan rinci pendapatan negara di tahun ini diperkirakan menurun menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan juga diproyeksikan akan turun menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga turun menjadi Rp286,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara tercatat meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun. Namun, transfer ke daerah dan dana desa turun menjadi Rp760,7 triliun dari sebelumnya Rp762,2 triliun. (Des/A-2)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved