Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah membangun kawasan industri super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Tepatnya Kawasan Industri Batang serta Kawasan Industri Subang-Majalengka. Pembangunan kawasan industri di daerah ini bertujuan untuk menarik investasi yang berujung penyediaan lapangan kerja.
“Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas,” ujar Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8).
Selain itu, pada kawasan industri ini, pemerintah akan memberikan ruang agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga bisa ikut terlibat. Hal itu diharapkan bisa memberikan nilai tambah yang signifikan untuk perekonomian nasional dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dalam negeri secara besar-besaran.
“Kawasan industri yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” imbuhnya.
Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. (E-3)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved