Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah membangun kawasan industri super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Tepatnya Kawasan Industri Batang serta Kawasan Industri Subang-Majalengka. Pembangunan kawasan industri di daerah ini bertujuan untuk menarik investasi yang berujung penyediaan lapangan kerja.
“Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas,” ujar Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8).
Selain itu, pada kawasan industri ini, pemerintah akan memberikan ruang agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga bisa ikut terlibat. Hal itu diharapkan bisa memberikan nilai tambah yang signifikan untuk perekonomian nasional dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dalam negeri secara besar-besaran.
“Kawasan industri yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” imbuhnya.
Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. (E-3)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved