Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah membangun kawasan industri super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Tepatnya Kawasan Industri Batang serta Kawasan Industri Subang-Majalengka. Pembangunan kawasan industri di daerah ini bertujuan untuk menarik investasi yang berujung penyediaan lapangan kerja.
“Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas,” ujar Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8).
Selain itu, pada kawasan industri ini, pemerintah akan memberikan ruang agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga bisa ikut terlibat. Hal itu diharapkan bisa memberikan nilai tambah yang signifikan untuk perekonomian nasional dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dalam negeri secara besar-besaran.
“Kawasan industri yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” imbuhnya.
Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. (E-3)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved