Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menilai pertumbuhan ekonomi nasional 2019 masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang juga mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 sendiri 5,02% sedangkan pada 2018 mencapai 5,17%.
"Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum relatif baik, peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oeh ketidak pastian dan kini semakin berat menginagt konsisi perekonomian global yang masih belum stabil," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem, Fauzi Amro saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/8).
Oleh karena itu Fraksi NasDem mengaharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk didorong lebih produktif dan efisien dalam merumuskan kebijakan agar lebih efektif dan teapt sasaran.
Selain itu, NasDem juga mengharapkan tingkat inflasi dapat terkendali dan menjaga konsumsi masarakatagar tetap stabil serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Setelah mencermati RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 berpendapa bahwa pemerintah telah berupaya secara cermat dan hati-hati dengan tetap memperhatikan situasi pandemi dan ketidakpastian ekonomi," ujar Fauzi.
Namun terdapat catatan penting RUU ini antara lain realisasi pendapatan negara 2019 Rp1.966 triliun. NasDem berpandangan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pemabngunan bangsa, oleh karena itu pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak dari melemahnya penerimaan pajak akibat pandemi.
Prestasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun atau sekitar 93% dari APBN 2019 prestasi belanja naik 4,3% dari tahun sebelumnya. Terkait kebutuhan belanja yang meningkat pemerintah diharapkan mlakukan peningkatan kualitas agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Fauzi menambahkan BPK dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring kebijkan stimulus program pemulihan. NasDem juga meminta pemerintah menekan pengangguran dengan membuat kebijakan yang tepat sasaran.
"Dengan pandangan tersebut Partai NasDem dapat menerima dan melanjutkan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 menjadi Undang-Undang," jelasnya.
Selain itu, NasDem juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan recofusing anggaran sebagai langkah yang tepat dan taggap untuk mengatasi permasalahan akibat wabah covid karena mengacaukan supply side dan demand side. Selain itu implikasi yang sangat luas langkah percepatan menjadi sangat mendesak. (OL-4)
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved