Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan penyerapan anggaran dalam APBN 2020 per 3 Juli 2020 mencapai 38,19%. Angka tersebut berasal dari pagu anggaran sebesar Rp4,6 triliun.
"Apabila realisasi tersebut digabungkan dengan outstanding kontrak menjadi 43,86%," kata Menteri KKP Edhy Prabowo saat rapat dengan Komisi IV DPR, Senin (6/7).
Ia melanjutkan, realisasi ini menempatann KKP dari urutan 38 dari 85 kemernterian dan lembaga. Ia juga mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
"Selanjutnya KKP akan terus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana arahan Presiden pada sidang kabinet 18 Juni 2020," lanjut Edhy.
Baca juga: Ekspor Lobster, Menteri KKP: Tak Akan Ganggu Keseimbangan Alam
Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi sempat marah-marah kepada para menteri karena serapan anggaran masih rendah. Jokowi sempat kesal lantaran anggaran itu diperlukan uuntuk pemuliahan ekonomi itengah pandemi covid-19.
Edhy kemudian melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan covid-19. Salah satunya program bakti nelayan yang telah dilakukan dari April sampai Juni, program bulan mutu karantina pada Mei sampai Juni dengan pembagian 73.751 paket untuk 183 kota.
"Kemudian program safari gemar makan ikan selama periodi Juni 2020 yang telah memberikan 34 ribu paket perikanan segar, beku maupun olahan di 74 lokasi di 61 kabupaten kota di 17 provinsi," kata Edhy.
Ada pula program bantuan calo induks, pengelolaan irigasi tambak partisipatif, program hias, hingga rehabilitasi kawasan mangrove. (A-2)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved