Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, TB Haeru Rahayu, menyatakan pihaknya optimistis pasokan dapat terpenuhi tanpa gejolak berarti.
“Kalau kita lihat ketersediaan hasil budi daya di tahun 2025 ini, kami sangat optimis. Kami bisa pastikan bahwa kebutuhan atau pasok ikan hasil budi daya selama bulan puasa sampai Lebaran, insyaallah bisa terpenuhi,” ujar Haeru di Jakarta, Kamis (19/2).
Ia menjelaskan, selama Januari hingga Maret 2025, sejumlah komoditas utama menunjukkan pertumbuhan positif. Beberapa di antaranya bahkan mencatat kenaikan dua digit atau secara rata-rata, peningkatan produksi mencapai 19,09%.
Meski demikian, terdapat catatan pada komoditas ikan mas yang mengalami kontraksi sekitar minus 4,9%. Menurut Haeru, hal itu dipengaruhi tingginya curah hujan pada 2025 yang berdampak pada produktivitas kolam.
“Ikan mas sedikit minus karena jumlah hujan cukup tinggi pada 2025. Secara umum, ada jenis ikan yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem dibandingkan yang lain,” jelasnya.
Dari sisi harga, Haeru menegaskan tidak ada kenaikan signifikan. Berdasarkan data KKP, harga ikan budi daya hanya bergerak tipis di kisaran 0,25% hingga 1,39% untuk berbagai komoditas, mulai dari kerapu hingga papuyu (betok) yang populer di Kalimantan.
“Kekhawatiran terhadap kenaikan harga tidak perlu dirisaukan. Data menunjukkan kenaikannya sangat tipis dan masih dalam batas wajar,” tegasnya.
Secara wilayah, produksi budi daya di Sumatra masih cukup kuat, meskipun sebelumnya beberapa daerah seperti Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sempat terdampak musibah. Sumatra Selatan dan Sumatra Utara tetap menjadi penopang utama di kawasan tersebut.
Di Pulau Jawa, Jawa Barat mendominasi produksi dengan angka yang jauh melampaui provinsi lain, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan volume distribusi tinggi karena menjadi pusat pemasaran.
Untuk Kalimantan dan Sulawesi, produksi relatif stabil. KKP juga memperkuat validitas data melalui unit pelaksana teknis (UPT) di sejumlah daerah, seperti Takalar di Sulawesi Selatan dan Tatelu di Sulawesi Utara.
Di kawasan timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat tergolong stabil. Sementara Nusa Tenggara Timur diproyeksikan meningkat dalam dua tahun ke depan dengan pengembangan kawasan integrated shrimp farming di Waingapu, Sumba Timur, yang ditargetkan mampu menyuplai sedikitnya 52.000 ton per tahun.
“NTT memang masih kecil, tetapi dua tahun ke depan akan ada lompatan produksi dari Waingapu. Kurvanya akan naik signifikan,” ujar Haeru.
Sementara di Maluku dan Papua, produksi dinilai tetap stabil dengan tren penguatan pada sejumlah komoditas.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa peta produksi udang nasional masih didominasi Pulau Jawa, disusul Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan. Untuk bandeng, Jawa juga menjadi sentra utama, diikuti Sulawesi dan Kalimantan.
Komoditas lain seperti kerapu dan kakap masih terkonsentrasi di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Sementara nila menunjukkan tren peningkatan berkat pengembangan model budi daya skala besar, termasuk kawasan seluas 400 hektare di Penajam Paser Utara.
Adapun lele tetap menjadi komoditas favorit masyarakat, dengan sentra produksi utama di Jawa, disusul Sumatra dan Kalimantan. Patin juga menunjukkan penguatan, terutama di Sumatra.
Haeru menegaskan KKP terus memantau produksi, harga, serta sentra distribusi untuk memastikan stabilitas pasokan selama momentum hari besar keagamaan.
“KKP meyakini bahwa ketersediaan ikan hasil budi daya untuk memasok kebutuhan Ramadan sampai Idulfitri, insyaallah akan terpenuhi dengan baik,” pungkasnya. (Z-10)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan 200 titik calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima provinsi wilayah Papua.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
ATR 42-500 jadi tulang punggung pengawasan Ditjen PSDKP KKP, mampu terbang rendah, menjangkau daerah terpencil, dan verifikasi pelanggaran kelautan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved