KKP Dorong Ekonomi Biru Berbasis Tapak

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut. Penekanan itu mengemuka dalam forum “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” di Jakarta, Senin (23/2).

Forum ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam ekonomi laut, bukan sekadar penerima program. Sejumlah pemangku kepentingan hadir, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

Peserta menilai persoalan utama ekonomi biru saat ini bergeser dari perumusan kebijakan ke tahap pelaksanaan. Mereka menyoroti risiko implementasi yang berjalan parsial lintas sektor sehingga manfaat jangka panjang berpotensi tidak tercapai.

Baca juga : Dukung RI Poros Maritim Dunia, KKP Bersama Binus dan Unpad Gelar Diskusi Terbuka

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, menyebut Teluk Jor, NTB, sebagai contoh praktik tata kelola pesisir berbasis masyarakat yang dinilai mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Ia menyatakan pendekatan kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, dapat direplikasi di wilayah pesisir lain.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Baca juga : Bappenas Dorong Pengintegrasian Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan konservasi menjadi fondasi ekonomi biru dan memerlukan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi.

“Masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan,” ujarnya.

Dari sisi perencanaan, perwakilan Bappenas menyoroti perlunya integrasi ekonomi biru ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar dampaknya lebih terukur dan langsung dirasakan masyarakat pesisir.

Forum juga menekankan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan ditegaskan sebagai bagian dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan elemen tambahan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan ditargetkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) Mustamin menyatakan ekonomi biru tidak akan berjalan jika laut hanya dipandang sebagai komoditas. Ia menekankan laut adalah ruang hidup yang harus dikelola bersama, dengan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Sejumlah rekomendasi dirumuskan, di antaranya mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir, serta membentuk kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada wacana. (Z-10)