Semester II Jadi Momentum Optimalisasi APBN

PEMERINTAH akan memanfaatkan momentum semester II 2020 untuk mengoptimalisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. 

Alat fiskal itu akan didorong sepenuhnya untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7). 

Dia menyanpaikan, pendapatan negara pada paruh kedua 2020 akan dioptimalisasi melalui penerimaan pajak sebesar Rp667,1 triliun, kepabenan dan cukai Rp112,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp109,6 triliun.

"Pendapatan negara semester II akan terus dioptimalkan meski pun kita tetap berhati-hati karena kita juga memberikan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi. Sisi perpajakan akan terus mencari titik keseimbangan untuk terus melakukan peneriman negara namun di sisi lain menjadi instrumen untuk memberikan pemulihan ekonomi bagi dunia usaha. Apabila aktivitas perusahaan mulai membaik, pada Juni momentumnya kita harapkan akan terakselerasi pada semester II," jelas Sri Mulyani.

Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, di lain sisi, semester II 2020 merupakan waktu yang akan menantang untuk mengakselerasi percepatan belanja dalam rangka melaksanakan PEN. Sebab, belanja pemerintah akan cukup menentukan akselerasi pemulihan ekonomi.

Bendahara negara memperkirakan, pada semester II belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp1.306,7 triliun. Jumlah itu juga lebih tinggi dibanding realisasi belanja pada semester I sebesar Rp668,5 triliun. Dengan demikian belanja pemerintah pusat pada 2020 diproyeksikan mencapai Rp1.975,2 triliun.

"Untuk belanja K/L (kementerian/lembaga) diperkirakan naik menjadi Rp486 triliun dan outlook untuk seluruh tahun Rp836 triliun di mana belanja pegawai akan ada perbaikan, belanja barang terjadi penurunan dan belanja modal menurun akibat jumlah aktivitas yang lebih kecil," jelas Ani.

"Belanja non K/L akan mengalami kenaikan besar akibat penanganan covid maupun adanya kenaikan biaya utang serta defisit yang lebih besar," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Prediksi Kemerosotan Ekonomi Capai -3,8% di Kuartal II

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah memproyeksikan belanja melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di semester II akan mencapai Rp363,5 triliun. Dengan begitu, pada 2020 diperkirakan TKDD akan mencapai Rp763,9 triliun setelah terealisasi sebesar Rp400,4 triliun pada paruh pertama tahun ini.

Sementara pada sisi pembiayaan utang, pemerintah memperkirakan pada semester II besarannya akan mencapai Rp797,4 triliun setelah terealisasi pada semester I Ro421,5 triliun. Dengan demikian, pada 2020 pembiayaan utang, pemerintah akan merealisasikannya hingga Rp1.219 triliun.

"Pembiayaan anggaran serta defisit yang tinggi harus dilakukan sangat hati-hati. Kebijakan Pembiayaan utang dilakukan dengan terus melihat kondisi market dari SBN (Surat Berharga Negara) dalam negeri dan dalam rangka pelaksanaan SKB BI dengan burden sharing secara hati-hati dan kredibel," jelas Ani.

Adapun dalam Peraturan Presiden 72/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 defisit anggaran diperkenankan mencapai Rp1.039,2 triliun 6,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Melejitnya tingkat defisit dari level 3% plus minus 1 itu dikarenakan kebutuhan pembiayaan dalam penanganan pandemi dan pelaksanaan program PEN akibat pandemi covid-19.

"Kita akan terus mengelola APBN 2020 ini untuk memberi kepastian kepada masyarakat namun juga menjaga kepercayaan dan investor stakeholder kita," pungkas Ani. (A-2)