Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memproyeksikan defisit anggaran pada APBN 2020 menjadi 6,34% atau Rp1.039,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan menambah biaya Rp695,2 triliun.
Untuk memenuhi hal itu penerbitan obligasi dan pencarian utang menjadi solusi. Kementerian Keuangan dilaporkan tengah memenuhi kebutuhan tersebut di sisa tahun anggaran atau pada semester II 2020.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp630 triliun pada semester I 2020. “Jadi, sisanya kita harus mengumpulkan kurang lebih Rp900,4 triliun untuk memenuhi anggaran 2020 ini,” ungkap Lucky dalam video conference, kemarin.
Salah satu opsi pemenuhannya ialah melalui private placement lelang SBN dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp397,56 triliun. Pemerintah juga masih akan menerbitkan SBN ritel dengan target kurang lebih mencapai Rp35 triliuan-Rp40 triliun per dua minggu.
Selain itu, penerbitan samurai bond sebesar Rp13,5 triliun atau 100 miliar yen serta pencarian pinjaman dari luar negeri akan dilakukan.
Saat menanggapi hal itu, Direktur CoRE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pembelian obligasi melalu private placement oleh BI dalam skema burden sharing atau berbagi beban harus diutamakan pemerintah untuk memenuhi penyerapan obligasi pada semester II 2020.
Pasalnya, saat ini pemerintah menargetkan dari penyerapan obligasi Rp453 triliun untuk menutupi pembiayaan APBN yang diperkirakan mencapai Rp900,4 triliun.
“Di sinilah pentingnya burden sharing yang selama ini ditekankan Presiden Jokowi,” papar Faisal, kemarin.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permatabank, Josua Pardede, menilai penambahan realisasi target penyerapan obligasi hanya dapat tercapai
apabila investor asing mulai kembali membeli obligasi Indonesia. (Des/X-6)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved