Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMERINTAH memproyeksikan defisit anggaran pada APBN 2020 menjadi 6,34% atau Rp1.039,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan menambah biaya Rp695,2 triliun.
Untuk memenuhi hal itu penerbitan obligasi dan pencarian utang menjadi solusi. Kementerian Keuangan dilaporkan tengah memenuhi kebutuhan tersebut di sisa tahun anggaran atau pada semester II 2020.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp630 triliun pada semester I 2020. “Jadi, sisanya kita harus mengumpulkan kurang lebih Rp900,4 triliun untuk memenuhi anggaran 2020 ini,” ungkap Lucky dalam video conference, kemarin.
Salah satu opsi pemenuhannya ialah melalui private placement lelang SBN dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp397,56 triliun. Pemerintah juga masih akan menerbitkan SBN ritel dengan target kurang lebih mencapai Rp35 triliuan-Rp40 triliun per dua minggu.
Selain itu, penerbitan samurai bond sebesar Rp13,5 triliun atau 100 miliar yen serta pencarian pinjaman dari luar negeri akan dilakukan.
Saat menanggapi hal itu, Direktur CoRE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pembelian obligasi melalu private placement oleh BI dalam skema burden sharing atau berbagi beban harus diutamakan pemerintah untuk memenuhi penyerapan obligasi pada semester II 2020.
Pasalnya, saat ini pemerintah menargetkan dari penyerapan obligasi Rp453 triliun untuk menutupi pembiayaan APBN yang diperkirakan mencapai Rp900,4 triliun.
“Di sinilah pentingnya burden sharing yang selama ini ditekankan Presiden Jokowi,” papar Faisal, kemarin.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permatabank, Josua Pardede, menilai penambahan realisasi target penyerapan obligasi hanya dapat tercapai
apabila investor asing mulai kembali membeli obligasi Indonesia. (Des/X-6)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved