Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Keuangan saat ini tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan APBN di sisa waktu tahun 2020 atau di semester II 2020.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah menggelontorkan dana sekitar Rp630 triliun di semester I 2020.
"Jadi sisanya kita harus mengumpulkan kurang lebih Rp900,4 triliun untuk memenuhi tahun 2020 ini," ungkapnya dalam video conference, Jumat (24/7).
Lebih lanjut, pemenuhan tersebut dikatakan akan didapatkan melalui berbagai cara. Salah satunya ialah melalui private placement lelang SBN dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp397,56 triliun.
Selain itu, Luky menegaskan bahwa pemerintah masih akan menerbitkan SBN ritel dengan target kurang lebih mencapai Rp35-40 triliun per dua minggu.
"Jadi bisa saja saat lelang SBN, kita cuma ambil Rp32 triliun. Nanti ada satu lagi, kita ambil Rp45 triliun bisa saja. Ini yang disebut oportunistik, kita fleksibel. Tapi kalau kita lihat selama satu semester, ratenya ada di Rp35-40 triliun," sambung Luky.
Luky juga menyebutkan bahwa pemerintah juga akan menerbitkan samurai bond, yang dikatakan sudah dieksekusi dengan nilai sebesar Rp13,5 triliun atau 100 miliar yen.
Terakhir, pemerintah juga akan mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa pipe line untuk satu tahun, pemerintah akan mendapatkan kucuran dana sebesar US$7,3 miliar.
"Di semester I 2020, kita sudah meraih US$1,8 miliar, semester II indikatifnya, ini kita masih terus negosiasi dengan lender, dengan mitra kita. Itu indikatifnya sebesar US$5,5 miliar. Pinjaman proyek ini karena kondisi covid-19 dan ini proyeknya agak kecil dan kita tunda. Tapi di semester II kita akan meraih sebesar Rp24 triliun," pungkasnya. (E-3)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved