Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETAHANAN fiskal Indonesia diyakini aman hingga akhir tahun. Meksipun pertumbuhan ekonomi domestik mengalami penurunan dan terancam minus.
Fleksibilitas desain target defisit negara berkontribusi memperkuat ketahanan fiskal Indonesia. “Saya yakin secara keseluruhan fiskal masih bisa bertahan. Apalagi ada flexibility dalam konteks mendesain defisitnya,” ujar Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, dalam diskusi virtual, Kamis (23/7).
Saat ini, pemerintah mematok target defisit anggaran sebesar 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada semester I 2020, defisit anggaran mencapai 1,57% dari PDB. Artinya, masih ada ruang besar untuk pembiayaan melalui surat utang.
Baca juga: Menkeu: Defisit APBN Semester I 2020 Tembus Rp257,8 Triliun
“Masih ada ruang defisit untuk melakukan pembiayaan melalui surat utang. Itu masih ada ya,” pungkas Eko.
Kendati demikian, dia menyoroti realisasi utang yang harus dipercepat. Sebab, penyerapannya saat ini relative rendah. Hal ini bisa menjadi beban negara, karena utang menjadi tidak produktif.
“Ukurannya jelas, kita menambah utang pastikan realisasi anggaran yang tepat. Sasaran juga meningkat. Sehingga nanti seimbang, tidak mengendap saja. Tapi bisa disalurkan dalam kegiatan produktif untuk recovery ekonomi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pada semester I 2020 sebesar Rp 257,8 triliun. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini setara 1,57% dari PDB.(OL-11)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved