Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, ada sejumlah faktor yang membuat serapan anggaran rendah di kementerian dan lembaga, sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo.
Pertama ialah banyak proyek kementerian yang jangkanya multiyear atau tahun jamak. Hal tersebut membuat serapan anggaran tidak maksimal.
Kedua, faktor birokrasi yakni kuasa dan otoritas pemegang penuh keuangan terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, sehingga apabila ada kebutuhan dana secara mendadak prosesnya lamban dengan tahapan birokrasi cukup panjang. Ketiga, aparat birokrasi dalam menerjemahkan serapan anggaran sangat hati-hati dan khawatir ada potensi temuan atau penyalahgunaan.
"Efeknya kementerian tidak maksimal. Kehati-hatian tersebut juga bisa disebabkan tidak adanya petunjuk teknis. Ini yang seringkali membuat struktur anggaran rendah serapannya. Kalau dilihat dari kemarahan presiden itu yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, pada Senin (27/7)
Selain itu, Menurutnya, ada juga ada faktor kementerian tidak maksimal dalam merencanakan program kerja dalam satu tahun.
Baca juga : Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi
"Karena baru mulai terlihat kebingungan ingin melakukan apa di tengah pandemi dan serba mati gaya," imbuhnya.
Adi menegaskan, kementerian harus berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan dalam mengesekusi anggaran. Pasalnya presiden sempat menantang apabila ada hambatan regulasi, maka ia tidak segan mengeluarkan aturan berupa peraturan presiden.
Terpisah, Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai serapan anggaran ada pada masalah manajerial dan kepemimpinan. Ia melihat para menteri belum maksimal menggerakan birokrasi di bawahnya dalam menjalankan program-program yang ada di kementerian.
"Mereka sebagai seorang manajer yang baik melalukan perencanaan dan harus jelas alokasinya. Sehingga atas dasar rencana itu, anggaran dapat terserap maksimal dalam dua atau tiga bulan mendatang," tuturnya. (OL-7)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved