Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, ada sejumlah faktor yang membuat serapan anggaran rendah di kementerian dan lembaga, sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo.
Pertama ialah banyak proyek kementerian yang jangkanya multiyear atau tahun jamak. Hal tersebut membuat serapan anggaran tidak maksimal.
Kedua, faktor birokrasi yakni kuasa dan otoritas pemegang penuh keuangan terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, sehingga apabila ada kebutuhan dana secara mendadak prosesnya lamban dengan tahapan birokrasi cukup panjang. Ketiga, aparat birokrasi dalam menerjemahkan serapan anggaran sangat hati-hati dan khawatir ada potensi temuan atau penyalahgunaan.
"Efeknya kementerian tidak maksimal. Kehati-hatian tersebut juga bisa disebabkan tidak adanya petunjuk teknis. Ini yang seringkali membuat struktur anggaran rendah serapannya. Kalau dilihat dari kemarahan presiden itu yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, pada Senin (27/7)
Selain itu, Menurutnya, ada juga ada faktor kementerian tidak maksimal dalam merencanakan program kerja dalam satu tahun.
Baca juga : Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi
"Karena baru mulai terlihat kebingungan ingin melakukan apa di tengah pandemi dan serba mati gaya," imbuhnya.
Adi menegaskan, kementerian harus berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan dalam mengesekusi anggaran. Pasalnya presiden sempat menantang apabila ada hambatan regulasi, maka ia tidak segan mengeluarkan aturan berupa peraturan presiden.
Terpisah, Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai serapan anggaran ada pada masalah manajerial dan kepemimpinan. Ia melihat para menteri belum maksimal menggerakan birokrasi di bawahnya dalam menjalankan program-program yang ada di kementerian.
"Mereka sebagai seorang manajer yang baik melalukan perencanaan dan harus jelas alokasinya. Sehingga atas dasar rencana itu, anggaran dapat terserap maksimal dalam dua atau tiga bulan mendatang," tuturnya. (OL-7)
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
EKONOM PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang memberikan catatan terkait kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Februari 2026.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi masih mencukupi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved