Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, ada sejumlah faktor yang membuat serapan anggaran rendah di kementerian dan lembaga, sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo.
Pertama ialah banyak proyek kementerian yang jangkanya multiyear atau tahun jamak. Hal tersebut membuat serapan anggaran tidak maksimal.
Kedua, faktor birokrasi yakni kuasa dan otoritas pemegang penuh keuangan terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, sehingga apabila ada kebutuhan dana secara mendadak prosesnya lamban dengan tahapan birokrasi cukup panjang. Ketiga, aparat birokrasi dalam menerjemahkan serapan anggaran sangat hati-hati dan khawatir ada potensi temuan atau penyalahgunaan.
"Efeknya kementerian tidak maksimal. Kehati-hatian tersebut juga bisa disebabkan tidak adanya petunjuk teknis. Ini yang seringkali membuat struktur anggaran rendah serapannya. Kalau dilihat dari kemarahan presiden itu yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, pada Senin (27/7)
Selain itu, Menurutnya, ada juga ada faktor kementerian tidak maksimal dalam merencanakan program kerja dalam satu tahun.
Baca juga : Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi
"Karena baru mulai terlihat kebingungan ingin melakukan apa di tengah pandemi dan serba mati gaya," imbuhnya.
Adi menegaskan, kementerian harus berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan dalam mengesekusi anggaran. Pasalnya presiden sempat menantang apabila ada hambatan regulasi, maka ia tidak segan mengeluarkan aturan berupa peraturan presiden.
Terpisah, Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai serapan anggaran ada pada masalah manajerial dan kepemimpinan. Ia melihat para menteri belum maksimal menggerakan birokrasi di bawahnya dalam menjalankan program-program yang ada di kementerian.
"Mereka sebagai seorang manajer yang baik melalukan perencanaan dan harus jelas alokasinya. Sehingga atas dasar rencana itu, anggaran dapat terserap maksimal dalam dua atau tiga bulan mendatang," tuturnya. (OL-7)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved