Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, ada sejumlah faktor yang membuat serapan anggaran rendah di kementerian dan lembaga, sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo.
Pertama ialah banyak proyek kementerian yang jangkanya multiyear atau tahun jamak. Hal tersebut membuat serapan anggaran tidak maksimal.
Kedua, faktor birokrasi yakni kuasa dan otoritas pemegang penuh keuangan terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, sehingga apabila ada kebutuhan dana secara mendadak prosesnya lamban dengan tahapan birokrasi cukup panjang. Ketiga, aparat birokrasi dalam menerjemahkan serapan anggaran sangat hati-hati dan khawatir ada potensi temuan atau penyalahgunaan.
"Efeknya kementerian tidak maksimal. Kehati-hatian tersebut juga bisa disebabkan tidak adanya petunjuk teknis. Ini yang seringkali membuat struktur anggaran rendah serapannya. Kalau dilihat dari kemarahan presiden itu yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, pada Senin (27/7)
Selain itu, Menurutnya, ada juga ada faktor kementerian tidak maksimal dalam merencanakan program kerja dalam satu tahun.
Baca juga : Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi
"Karena baru mulai terlihat kebingungan ingin melakukan apa di tengah pandemi dan serba mati gaya," imbuhnya.
Adi menegaskan, kementerian harus berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan dalam mengesekusi anggaran. Pasalnya presiden sempat menantang apabila ada hambatan regulasi, maka ia tidak segan mengeluarkan aturan berupa peraturan presiden.
Terpisah, Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai serapan anggaran ada pada masalah manajerial dan kepemimpinan. Ia melihat para menteri belum maksimal menggerakan birokrasi di bawahnya dalam menjalankan program-program yang ada di kementerian.
"Mereka sebagai seorang manajer yang baik melalukan perencanaan dan harus jelas alokasinya. Sehingga atas dasar rencana itu, anggaran dapat terserap maksimal dalam dua atau tiga bulan mendatang," tuturnya. (OL-7)
Harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah menekan APBN 2026. Ekonom ingatkan disiplin fiskal penting untuk cegah defisit hingga 6% dan jaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved