Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PAKAR Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, ada sejumlah faktor yang membuat serapan anggaran rendah di kementerian dan lembaga, sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Joko Widodo.
Pertama ialah banyak proyek kementerian yang jangkanya multiyear atau tahun jamak. Hal tersebut membuat serapan anggaran tidak maksimal.
Kedua, faktor birokrasi yakni kuasa dan otoritas pemegang penuh keuangan terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, sehingga apabila ada kebutuhan dana secara mendadak prosesnya lamban dengan tahapan birokrasi cukup panjang. Ketiga, aparat birokrasi dalam menerjemahkan serapan anggaran sangat hati-hati dan khawatir ada potensi temuan atau penyalahgunaan.
"Efeknya kementerian tidak maksimal. Kehati-hatian tersebut juga bisa disebabkan tidak adanya petunjuk teknis. Ini yang seringkali membuat struktur anggaran rendah serapannya. Kalau dilihat dari kemarahan presiden itu yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, pada Senin (27/7)
Selain itu, Menurutnya, ada juga ada faktor kementerian tidak maksimal dalam merencanakan program kerja dalam satu tahun.
Baca juga : Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi
"Karena baru mulai terlihat kebingungan ingin melakukan apa di tengah pandemi dan serba mati gaya," imbuhnya.
Adi menegaskan, kementerian harus berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan dalam mengesekusi anggaran. Pasalnya presiden sempat menantang apabila ada hambatan regulasi, maka ia tidak segan mengeluarkan aturan berupa peraturan presiden.
Terpisah, Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai serapan anggaran ada pada masalah manajerial dan kepemimpinan. Ia melihat para menteri belum maksimal menggerakan birokrasi di bawahnya dalam menjalankan program-program yang ada di kementerian.
"Mereka sebagai seorang manajer yang baik melalukan perencanaan dan harus jelas alokasinya. Sehingga atas dasar rencana itu, anggaran dapat terserap maksimal dalam dua atau tiga bulan mendatang," tuturnya. (OL-7)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved