Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN residen Joko Widodo optimis defisit anggaran karena pandemi COVID-19 dapat menyusut pada 2023.
"Jadi nanti akan ada penyesuaian sekarang defisitnya 6,38 (persen) tahun depan akan menjadi 5 koma, tahun depannya lagi 4 koma, ke tahun itu (2023) akan di bawah 3 lagi, defisit kita itu kecil banget dengan situasi yang dinamis," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, hari ini.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah media. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meneken revisi Pepres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan APBN 2020, defisit anggaran ditetapkan membengkak menjadi Rp1.039 triliun.
Pendapatan negara direvisi turun Rp60,93 triliun dari Rp1.760,88 triliun menjadi Rp1.699,95 triliun. Di sisi lain, belanja negara justru naik Rp125,34 triliun dari Rp2.613,82 triliun menjadi Rp2.739,16 triliun.
"Tapi sekali lagi bandingkan dengan negara-negara yang lain, kita sudah sangat 'prudent' dan hati-hati, dan yang paling penting menurut saya bukan 'gedenya' (defisit) tapi tepat sasaran, yang mau disasar benar," ungkap Presiden.
Defisit anggaran atau pembiayaan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1.039 triliun atau 6,37 persen terhadap PDB. Pembiayaan tersebut, terdiri dari pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lainnya.(OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved