Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Bandung Barat merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 menjadi Rp3.990.428 atau naik 6,79% yakni sebesar Rp253.687 dari UMK tahun 2025.
Usulan UMK Bandung Barat diputuskan berdasarkan rapat rewan pengupahan, pada Senin (22/12). Usulan UMK diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi Bupati Bandung Barat nomor 500.15.14/5226-Disnaker.
Selain menerbitkan rekomendasi UMK, diputuskan pula Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 untuk ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk UMSK, dewan pengupahan menetapkan kenaikan bagi 21 jenis bidang usaha mulai dari industri pengolahan susu segar dan krim, industri pakaian jadi (konveksi), industri perlengkapan pakaian dari tekstil, sektor usaha industri farmasi, cat, hingga pertambangan dengan nominal Rp4.002.665.
"UMK dan UMSK kemarin sudah ditetapkan dan usulannya telah dikirim ke provinsi untuk ditetapkan gubernur," terang Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung Barat, Heni Asfahani, Selasa (23/12).
Usulan UMK dan UMSK Bandung Barat menggunakan formula penghitungan kenaikan upah minimum yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember lalu. Rumus dasarnya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa, dengan rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks alfa merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kalau dari kabupaten/kota cuma hanya mengusulkan saja ke dewan pengupahan Provinsi, jika nanti usulannya diterima atau malah dikoreksi itu kewenangan mereka," kata Heni.
Merespons usulan itu, kalangan buruh mengapresiasi terkait nominal usulan kenaikan upah 2026 dari Pemkab Bandung Barat. Koordinator Koalisi 6 Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat mengaku, meski belum memenuhi kebutuhan pekerja, angka kenaikan itu dinilai bisa mencukupi kebutuhan buruh di tengah melonjaknya harga bahan pokok.
"Kita akan mengawal usulan UMK tersebut ke tingkat provinsi agar tak berubah pada saat rapat dewan pengupahan oleh gubernur Jabar," kata Dede. (DG/E-4)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved