Plt Bupati Bekasi Pimpin Rapat Pertama, Sampaikan 9 Arahan kepada Jajaran

PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik di tengah dinamika pemerintahan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK) tengah tersangkut kasus hukum setelah tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat KH R Ma'mun Nawawi, Gedung Bupati, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (22/12). Rapat ini merupakan yang pertama bagi Asep Surya menggantikan tugas ADK.

Baca juga : Wabup Asep Surya Atmaja Resmi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Bekasi

Plt Bupati menyampaikan 9 arahan utama kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif, profesional, dan berkesinambungan.

Menurutnya, amanah sebagai Plt Bupati diemban semata-mata untuk memastikan kesinambungan pemerintahan daerah tetap stabil, program kegiatan berjalan sesuai rencana, serta pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap menjadi prioritas utama.

"Pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Asep.

Adapun 9 arahan Plt Bupati Bekasi itu ialah:

Pertama, menjaga kelangsungan pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kedua, fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kepala perangkat daerah diminta bekerja secara profesional sesuai kewenangan masing-masing serta menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja organisasi.

Ketiga, optimalisasi realisasi pendapatan daerah. Perangkat daerah pengelola pendapatan diminta melakukan langkah-langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi dan regulasi yang berlaku.

Keempat, percepatan dan peningkatan kualitas realisasi belanja daerah. Asep menekankan agar penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, serta tidak menumpuk di akhir tahun, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kelima, penguatan pengendalian dan akuntabilitas anggaran. Setiap pengguna anggaran wajib tertib administrasi, transparan, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Keenam, peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, kecamatan, dan bagian sekretariat daerah guna mengantisipasi serta menyelesaikan kendala pelaksanaan program di lapangan.

Ketujuh, monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi rutin terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran harus dilakukan, serta segera dilaporkan jika terdapat hambatan yang memerlukan perhatian pimpinan.

Kedelapan, menjaga kondusivitas dan kedisiplinan ASN. Kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan etika, disiplin, dan netralitas ASN tetap terjaga agar suasana kerja tetap kondusif dan profesional.

Kesembilan, fokus pada program prioritas daerah. Pelaksanaan kegiatan harus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Minta pendampingan KPK

Selain itu, Plt Bupati juga menyampaikan rencana penguatan tata kelola pemerintahan melalui pendampingan KPK. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai aturan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh aparatur dalam bekerja.

"Kita akan bersurat dan berkoordinasi dengan KPK untuk pendampingan, agar kita bekerja lebih tertib, aman, dan profesional," ujarnya.

Asep juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Gubernur Jawa Barat dijadwalkan hadir ke Kabupaten Bekasi untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk progres penyerapan anggaran dan berbagai pekerjaan rumah yang akan dibantu oleh pemerintah provinsi.

Di akhir rapat, dia mengajak seluruh jajaran untuk tetap solid, tenang, dan optimistis menghadapi proses pemerintahan yang sedang berjalan. "Apapun yang terjadi, kita tetap bekerja, pelayanan tidak boleh berhenti. Ini adalah proses perjalanan yang harus kita jalani bersama."