Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Kewenangan

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan kewenangan. Penetapan tersangka terhadap kedua orang tersebut di Kantor Kejari Kota Bandung, Rabu (10/12) sore.

Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya berhasil menemukan dua alat bukti kuat.

“Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 (kemarin) bertempat di kantor kami Kejari Kota Bandung dengan berdasarkan dua bukti yang cukup,” ungkapnya dalam keterangannya kepada awak media.

Baca juga : Kejagung Pastikan Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bukan Hasil OTT

Menurut Irfan, tim penyidik pada bidang Tindak Pindana Khusus telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka. Saudara E (Erwin) Wakil Wali Kota Bandung Aktif berdasarkan surat penetapan Tersangka Nomor: TAP 10/M.2.10/Fd.2/12/2025 tanggal 09 Desember 2025, dan saudara RA (Randiana Awangga) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-11/M.2.10/Fd.2/12/2025 tanggal 09 Desember 2025.

Adapun perbuatan para tersangka, lanjut Irfan, diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.

“Yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan,” terangnya.

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

Menurut Irfan kedua tersangka terancam dikenakan Pasal Primair Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” paparnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadi tanda tanya besar masyarakat. Padahal Kejari telah memeriksa puluhan orang saksi termasuk Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kota Bandung, Alex Akbar mengatakan, proses penyidikan serta pendalaman terhadap dugaan kasus korupsi tersebut masih dilakukan oleh tim penyidik.

“Sampai dengan saat ini perkembangan penanganan perkara (dugan korupsi di Pemkot Bandung) masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti,” ucapnya. (AN/E-4)