Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Namun bukan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Orang nomor dua di Kota Bandung tersebut menjalani pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada Kamis (30/10). Pemeriksaan tersebut menguak dugaan bahwa orang nomor dua di Kota Bandung ini terlibat dalam lebih dari satu kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna membenarkan adanya pemeriksaan tersebut dan mengonfirmasi dugaan jumlah kasus yang menjerat Erwin. “Nampaknya lebih dari satu kasus korupsi,” ungkapnya.
Anang Supriatna juga memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Erwin bukan merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT), melainkan proses penyidikan biasa. “Bahwa memang hari ini ada pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana korupsi. Case (kasus) ini bukan OTT, tapi case seperti biasa ya,” paparnya.
Hingga saat ini, jenis dan detail dari kasus-kasus korupsi yang sedang dikonfirmasi kebenarannya melalui keterangan Erwin masih belum diungkap ke publik. Anang meminta semua pihak bersabar dan merujuk pada pengumuman resmi dari Kejari Kota Bandung.
Sesuai jadwal yang telah dikonfirmasi oleh Plt Kasi Intel Kejari Kota Bandung, Tumpal Sitompul, Kejari Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan dan hasil resmi terkait kasus yang menyeret Wakil Wali Kota Erwin pada pukul 19.00 WIB malam ini di Kantor Kejari Kota Bandung.
Dugaan Lebih dari Satu Kasus: Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut mengarah pada dugaan keterlibatan Erwin dalam lebih dari satu kasus korupsi.
Bukan Hasil OTT: Kejagung memastikan pemeriksaan terhadap Erwin adalah proses penyidikan biasa, bukan berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). (H-2)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved