Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Namun bukan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Orang nomor dua di Kota Bandung tersebut menjalani pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada Kamis (30/10). Pemeriksaan tersebut menguak dugaan bahwa orang nomor dua di Kota Bandung ini terlibat dalam lebih dari satu kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna membenarkan adanya pemeriksaan tersebut dan mengonfirmasi dugaan jumlah kasus yang menjerat Erwin. “Nampaknya lebih dari satu kasus korupsi,” ungkapnya.
Anang Supriatna juga memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Erwin bukan merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT), melainkan proses penyidikan biasa. “Bahwa memang hari ini ada pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana korupsi. Case (kasus) ini bukan OTT, tapi case seperti biasa ya,” paparnya.
Hingga saat ini, jenis dan detail dari kasus-kasus korupsi yang sedang dikonfirmasi kebenarannya melalui keterangan Erwin masih belum diungkap ke publik. Anang meminta semua pihak bersabar dan merujuk pada pengumuman resmi dari Kejari Kota Bandung.
Sesuai jadwal yang telah dikonfirmasi oleh Plt Kasi Intel Kejari Kota Bandung, Tumpal Sitompul, Kejari Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan dan hasil resmi terkait kasus yang menyeret Wakil Wali Kota Erwin pada pukul 19.00 WIB malam ini di Kantor Kejari Kota Bandung.
Dugaan Lebih dari Satu Kasus: Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut mengarah pada dugaan keterlibatan Erwin dalam lebih dari satu kasus korupsi.
Bukan Hasil OTT: Kejagung memastikan pemeriksaan terhadap Erwin adalah proses penyidikan biasa, bukan berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). (H-2)
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved