Gubernur Jabar Bangun Gapura Rp3,9 Miliar, Banyak Kebutuhan Warga Terabaikan

PERUBAHAN gapura pada 6 pintu masuk ke Gedung Sate menghebohkan masyarakat. Dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai proyek itu mencapai Rp3,9 miliar. 

Tidak kurang anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, mempertanyakan kegiatan itu. Dia mengkritisi pembangunan gapura bergaya Candi Bentar di kawasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkantor itu. 

Proyek bernilai miliaran rupiah ini dianggap tidak mencerminkan prioritas kebutuhan publik dan menyimpang dari arah kebijakan pelestarian budaya.

Baca juga : Gapura Rp3,9 Miliar Dibangun di Gedung Sate, Kritik pun Datang

Ia juga mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih desain tersebut. Sebab, bentuk Candi Bentar tidak merepresentasikan jati diri budaya Sunda yang semestinya menjadi landasan pembangunan.

"Saya hanya bertanya bahwa Candi Bentar itu kalau kita telusuri sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan kasundaan," kata Yusuf, Minggu (23/11). 

Dia juga mengkritik bahwa proyek gapura tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Masih banyak kebutuhan mendesak di Jawa Barat—baik dalam pelayanan sosial maupun pembangunan infrastruktur—yang jauh lebih membutuhkan perhatian ketimbang membangun gapura di Gedung Sate.

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dukung Pengalihan Uji KIR ke Bengkel Resmi

Sebagai ilustrasi, ia menyinggung kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Cisarua–Padalarang menuju kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisinya semakin memburuk karena banyak lubang dan minim penerangan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari.

Tidak konsisten

Dari aspek penganggaran, Yusuf menilai pemerintah daerah tidak konsisten. Ada sejumlah pemangkasan belanja, termasuk pada pos gaji pegawai, tetapi proyek gapura tetap berjalan tanpa terpengaruh penghematan.

"Tapi satu sisi, kita bisa lihat bahwa anggaran membangun gapura Gedung Sate itu menghabiskan Rp3,9 miliar," ungkap politikus Parti Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Yusuf menjabarkan bahwa dana itu memang masuk dalam APBD Perubahan 2025, namun proses pembahasannya di DPRD dinilai tidak mencerminkan kesepakatan yang matang. Keputusan ini lebih merupakan kehendak sepihak dari pihak eksekutif.

"Sebenarnya bukan disepakati, lebih kepada membiarkan keinginan Gubernur yang keukeuh dengan keinginan sendiri. Andai kata tidak ada batasan waktu untuk menyepakati, nggak akan pernah selesai," ujarnya. 

Ia juga menyinggung rancangan anggaran 2026 yang disebutnya disodorkan lebih awal. Banyak rencana proyek tidak sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan gerbang batas provinsi maupun kota/kabupaten yang akan memakai gaya arsitektur Sunda.

"Contoh lebih dari Rp10 miliar untuk pembangunan gerbang batas provinsi maupun batas kota/kabupaten nanti bergaya Sunda, bahkan dicita-citakan oleh gubernur hingga gerbang tol. Kita menolak," bebernya.

Yusuf kemudian membandingkan anggaran besar tersebut dengan minimnya dana pelestarian lebih dari 50 situs budaya Sunda di Jawa Barat yang pada 2026 hanya dialokasikan Rp156 juta.

"Saya pikir mengurus situs cagar budaya peninggalan orang Sunda zaman dahulu lebih wajib ketimbang membuat bangunan-bangunan baru, sekalipun niatnya memperlihatkan simbol-simbol Sunda," tegasnya