Pemprov Jawa Barat Harus Kreatif Ciptakan Lapangan Kerja Baru

PEMERINTAH didorong lebih kreatif agar bisa semakin banyak menciptakan lapangan kerja. Salah satunya dengan memberi perhatian terhadap sektor informal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Perwakilan Bandung Indonesia Jawa Barat Muhamad Nuh menjelaskan, saat ini jumlah pengangguran di Jawa Barat meningkat imbas terpuruknya sejumlah industri padat karya.

"Pada tahun ini ada beberapa gangguan terhadap industri padat karya, seperti tekstil. Ini jelas berpengaruh ke peningkatan pengangguran," katanya di sela West Java Economic Society 2025, di Bandung, Senin (10/11).

Baca juga : Pemkab Cianjur Akan Rekrut 1.445 PPPK

Oleh karena itu, pemerintah dan perbankan harus memberi perhatian lebih terhadap sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. "Kita punya potensi besar terutama di UMKM," katanya.

Untuk mewujudkannya, dia meminta perbankan bisa lebih banyak menggelontorkan kredit terutama untuk sektor UMKM. Bank Indonesia  mendukung dan  mengajak perbankan untuk meningkatkan pemberia kredit kepada usaha besar apalagi UMKM.

Dengan semakin banyak perputaran uang di arus bawah tersebut, Nuh optimistis akan terjadi aktivitas perekonomian yang salah satunya penciptaan lapangan kerja. "Jadi kebutuhan dana itu bisa tersedia dengan baik, untuk investasi."

Baca juga : Pemkot Bandung Tindaklanjuti Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

Dia berharap terjadinya peningkatan aktivitas usaha pada sektor pertanian. Selain untuk menyerap tenaga kerja, penyediaan kebutuhan pangan inipun sangat penting untuk menekan inflasi.

"Kita dorong sektor-sektor lain yang juga padat karya," katanya.

Dana sosial

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Martha Fani Cahyandito, menjelaskan, penciptaan lapangan kerja harus didukung semua pihak. Salah satunya peran perusahaan melalui penyaluran dana sosial (CSR).

Dia optimistis jika dikelola dengan baik hal ini mampu menciptakan lapangan kerja bahkan dalam jumlah yang signifikan. Optimalisasi CSR ini memiliki manfaat lainnya selain untuk peningkatan perekonomian.

"Di Jawa Barat ini kan banyak perusahaan-perusahaan. Jika ini dipotret dengan baik bisa juga menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi program pemberdayaan masyarakat ini bergerak atas dasar problem di masyarakat," tandasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya berharap penyaluran rumah subsidi di wilayahnya bisa maksimal sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Pada 2026 di Jawa Barat diharapkan bisa terbangun setidaknya 100 ribu rumah subsidi baru.

"Kalau satu rumah empat pekerja saja, dikali 100 ribu berarti ada 400 ribu lapangan kerja," katanya.