Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
FORUM Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuaraan Swasta (FKKSMKS) Kabupaten Purwakarta memilih jalan berbeda dengan Forum Komunikasi Sekolah Menengah Atas yang mengajukan Gugatan PTUN terhadap Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Gugatan diajukan 8 organisasi sekolah swasata. Saat ini, proses peradilan sudah dimulai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Forum Sekolah Swasta mengajukan gugatan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah Melalui Penambahan Rombongan Belajar (Rombel).
Sikap berbeda ditunjukkan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuaraan Swasta (FKKSMKS) Kabupaten Purwakarta. Mereka memilih jalan sendiri ketimbang ikut menggugat Keputusan Gubernur Jabar tersebut.
Sekertaris FKKSMKS Kabupaten Purwakarta, Yayang Gilang Sonjaya mengatakan, Forum Sekolah SMK Swasta di Purwakarta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) Tahun 2025.
Menurut dia, Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara.
“Kami mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait anak putus sekolah sekaligus menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu dan rentan putus sekolah," paparnya, Jumat (8/8)
Pihaknya menghargai proses yang dilakukan para kepala sekolah swasta yang mengajukan gugatan. "Tapi, kami punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif bersama pemerintah maupun legislatif," ungkap Gilang.
Dia berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan termasuk sekolah swasta untuk meneruskan langkah kolaboratif dalam mencegah anak putus sekolah. Salah satunya melalui peningkatan aksesbilitas peserta didik dengan memberikan hibah bantuan BPMU bagi sekolah swasta.
Gilang meminta agar dialokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional swasta yang menerima peserta didik dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Kami harap bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah agar didorong ke sekolah swasta terdekat. Swasta dan negeri sama saja. Kami dari FKKSMKS Kabupaten Purwakarta berharap agar program PAPS tidak hanya menjadi instrumen administratif dalam menurunkan angka putus sekolah, tetapi menjadi gerakan bersama yang menguatkan kolaborasi antar sekolah negeri dan swasta," pungkasnya.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved