Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum kepemimpinannya karena minim membangun sekolah menengah atas (SMA/SMK). Akibatnya, saat ini ketersediaan SMA/SMK negeri di wilayahnya masih kurang, sehingga banyak siswa yang tidak terakomodir.
Hal ini disampaikan Dedi saat dimintai tanggapannya terkait gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas kebijakannya yang membolehkan rombongan belajar SMA/SMK negeri hingga 50 orang per kelas.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru," kata Dedi, seusai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025, di Bandung, Kamis (7/8).
Sebagai contoh, dia menyebut pada 2020 silam tidak ada satupun sekolah baru yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Pada 2020, berdasarkan data tidak satu pun sekolah dibangun."
Anggaran
Tahun ini, lanjutnya, pada APBD Murni 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tidak menganggarkan pembangunan satu sekolah pun. "Makanya di APBD perubahan sekarang saya geserkan ratusan miliar untuk membangun sekolah baru," katanya.
Akibat masih minimnya ketersediaan sekolah tersebut, Dedi tidak ingin anak didik di Jawa Barat putus sekolah. "Penambahan jadi 50 orang per kelas itu untuk menyelamatkan yang putus sekolah. Yang diselamatkan 47 ribu orang," katanya.
Maka dari itu, dia memastikan pihaknya tidak mempersoalkan adanya pihak-pihak yang menentang kebijakannya tersebut. Hak setiap orang untuk menggugat.
"Dengan adanya gugatan itu, saya berbahagia. Mencerminkan bahwa gubernur bekerja," katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu meminta pihak-pihak yang menolak kebijakannya itu menggunakan data dan riset yang lebih jelas.Di antaranya apakah kebijakannya membolehkan 50 orang siswa per kelas berdampak langsung terhadap penurunan siswa di sekolah swasta.
"Apakah sekolah swasta yan mengalami pengurangan murid itu akibat rekruitmen di sekolah negeri? Lihat di peta data," katanya.
Terlebih, dia menyayangkan pihak-pihak yang menolak kebijakannya itu karena dianggap tidak bersuara saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya tidak membangun sekolah baru.
"Yang menjadi perhatian saya, ketika dulu uang APBD tak tersampaikan ke publik secara terbuka, tidak fokus ke kepentingan publik, tidak membangun sekolah baru, ruang kelas baru, kenapa dulu pada diam? Kenapa ributnya baru sekarang," tegasnya.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved