Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum kepemimpinannya karena minim membangun sekolah menengah atas (SMA/SMK). Akibatnya, saat ini ketersediaan SMA/SMK negeri di wilayahnya masih kurang, sehingga banyak siswa yang tidak terakomodir.
Hal ini disampaikan Dedi saat dimintai tanggapannya terkait gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas kebijakannya yang membolehkan rombongan belajar SMA/SMK negeri hingga 50 orang per kelas.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru," kata Dedi, seusai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025, di Bandung, Kamis (7/8).
Sebagai contoh, dia menyebut pada 2020 silam tidak ada satupun sekolah baru yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Pada 2020, berdasarkan data tidak satu pun sekolah dibangun."
Anggaran
Tahun ini, lanjutnya, pada APBD Murni 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tidak menganggarkan pembangunan satu sekolah pun. "Makanya di APBD perubahan sekarang saya geserkan ratusan miliar untuk membangun sekolah baru," katanya.
Akibat masih minimnya ketersediaan sekolah tersebut, Dedi tidak ingin anak didik di Jawa Barat putus sekolah. "Penambahan jadi 50 orang per kelas itu untuk menyelamatkan yang putus sekolah. Yang diselamatkan 47 ribu orang," katanya.
Maka dari itu, dia memastikan pihaknya tidak mempersoalkan adanya pihak-pihak yang menentang kebijakannya tersebut. Hak setiap orang untuk menggugat.
"Dengan adanya gugatan itu, saya berbahagia. Mencerminkan bahwa gubernur bekerja," katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu meminta pihak-pihak yang menolak kebijakannya itu menggunakan data dan riset yang lebih jelas.Di antaranya apakah kebijakannya membolehkan 50 orang siswa per kelas berdampak langsung terhadap penurunan siswa di sekolah swasta.
"Apakah sekolah swasta yan mengalami pengurangan murid itu akibat rekruitmen di sekolah negeri? Lihat di peta data," katanya.
Terlebih, dia menyayangkan pihak-pihak yang menolak kebijakannya itu karena dianggap tidak bersuara saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya tidak membangun sekolah baru.
"Yang menjadi perhatian saya, ketika dulu uang APBD tak tersampaikan ke publik secara terbuka, tidak fokus ke kepentingan publik, tidak membangun sekolah baru, ruang kelas baru, kenapa dulu pada diam? Kenapa ributnya baru sekarang," tegasnya.
Petugas membubarkan massa dengan cara menembakkan gas air mata.
SMP Gagasceria, Kota Bandung, menggelar workshop untuk guru yang menghadirkan pakar pendidikan dari dalam negeri dan luar negeri.
Pusat kebugaran revolusioner dengan konsep fleksibel, kelas inovatif, dan stickfit pertama di Asia
Kesiapsiagaan itu dibutuhkan karena wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi kawasan paling rentan dan terdampak
Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 17.00 WIB.
Para pelaku mengaku mendapat upah Rp1 juta per orang untuk mengawal barang tersebut.
Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglany Affan Kurniawan
Saya memang tegas-tegasan. Tapi itu semua demi kebaikan Kabupaten Cianjur
Pantauan drone thermal pada Jumat (29/8) dini hari, terdeteksi pergerakan macan tutul mengarah ke area karantina.
Hujan yang turun sekitar pukul 14.30 WIB juga tidak menyurutkan semangat para pengunjuk rasa.
Pada 2024 lalu,belanja kacamata mencapai US $158,5 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US $173,9 pada tahun ini,
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved