Terbujuk Iklan Medsos, Tiga Warga Bandung Barat Jadi Korban Penipuan di Kamboja

TIGA warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Bandung Barat menjadi korban praktik perdagangan orang di Kamboja. Mereka diduga diberangkatkan melalui agen tidak resmi dan terbujuk rayuan dari iklan lowongan kerja di media sosial Facebook.

Kabar tersebut disampaikan perwakilan keluarga korban yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat.

"Hingga Juli kemarin, kami terima tiga laporan warga yang masih berada di Kamboja. Mereka berangkat bukan lewat jalur resmi, melainkan melalui bujukan teman atau iklan di medsos," kata Kepala Bidang P3TKT pada Disnakertrans Bandung Barat, Dewi Andani, Selasa (29/7).

Baca juga : Polisi Periksa Tiga Korban TPPO Penjualan Ginjal ke Kamboja

Dari hasil pengungkapan, dia menjelaskan, ketiga korban diketahui terlebih dahulu transit ke Thailand sebelum dikirim ke Kamboja. Selain melalui jalur Thailand, ditemukan  kasus lain, korban berangkat dari Malaysia, kemudian dilanjutkan jalan darat ke Thailand, yang kemudian dijadikan jalur penyelundupan tenaga kerja ilegal.

"Saat ini, kami belum memperoleh data valid dari pihak Kementerian Luar Negeri terkait kepulangan tiga warga tersebut. Informasi yang diterima masih sebatas klaim pihak keluarga bahwa kerabat mereka sedang berada di luar negeri dalam kondisi tidak aman," jelasnya.

Ia mengakui, apabila korban sudah terdata oleh Kemenlu, proses bantuan pemulangannya bisa dipercepat. Namun jika statusnya belum jelas, maka akan tetap sulit.

Baca juga : Buntut Kasus Jual Ginjal, Komite Transplantasi Nasional Dinilai Belum Maksimal

"Dalam penanganan kasus seperti ini, Disnakertrans hanya memiliki kewenangan terbatas, sehingga laporan langsung diteruskan ke Kemenlu. Penanganan akan dilakukan jika korban memenuhi kriteria sebagai korban perdagangan orang," bebernya.

Disnakertrans berencana menggelar sosialisasi terkait cara aman bekerja ke luar negeri. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala karena masyarakat masih tergiur dengan tawaran kerja instan melalui jalur ilegal.

"Kami sudah rutin sosialisasi, bahkan ada Surat Edaran 4 Menteri yang mewajibkan desa mengalokasikan anggaran untuk edukasi ini. Tapi tetap, masyarakat sering lebih percaya pada ajakan teman atau tawaran gaji besar tanpa proses resmi," tutur Dewi.

Lebih jauh, peran desa sangat penting dalam mencegah kasus serupa terulang. Masyarakat harus lebih bijak dan kritis sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri, terutama dari sumber-sumber tidak resmi.

"Kami imbau warga jangan mudah percaya pada iklan atau ajakan teman. Jika ingin bekerja di luar negeri, tempuh jalur resmi melalui Disnaker atau lembaga yang diakui. Itu lebih aman dan dilindungi hukum," tandasnya.