Buntut Dualisme, Kongres GMNI di Bandung Ditolak Ratusan Kader Marhaen

KONGRES XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 2025 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, mendapat penolakan dari sesama kader organisasi. Sekitar 100 kader GMNI Cabang Bandung berunjuk rasa menolak pelaksanaan kongres yang digelar pada 15-18 Juli.

Koordinator aksi, Christian Vieri Pagliuca, menjelaskan, aksi unjuk rasanya ini dilakukan karena kongres tersebut tidak sesuai dengan AD/ART organisasinya.

"Ini inkonstitusional. Harusnya kongres dilakukan tahun 2021. Kenapa baru sekarang?" ucapnya saat aksi di depan Gedung Merdeka, Selasa (15/7).

Dia menilai, kongres ini merupakan bentuk pelecehan terhadap organisasi mahasiswa yang didirikan Presiden Soekarno tersebut. Kongres tidak sesuai dengan semangat Bung Karno yang mendirikan organisasi ini. Kongres ini memecah organisasi, bukan menyatukan.

Padahal, lanjutnya, Presiden Soekarno dikenal dengan gagasannya dalam menyatukan banyak hal. Termasuk ketika menggelar Konferensi Asia Afrika di tempat yang sakral ini, tujuannya untuk menyatukan semangat dan visi negara-negara yang saat itu masih terjajah.

"Kelompok yang menggelar kongres ini sudah melenceng dari nilai-nilai dan semangat organisasi. Banyak kader-kader GMNI yang melaksanakan kongres ini terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon pada Pemilu Presiden 2024," tandas Christian.

Mereka ini sudah menjadi penjilat kekuasaan, menjual organisasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, Sebagai contoh ialah Imanuel Cahyadi, Ketua Umum GMNI yang menggelar kongres Bandung ini telah mendapatkan jabatan komisaris di salah satu BUMN.

"Ini menjadi bukti bahwa dia sudah menjual GMNI untuk mendapatkan jabatan. Dalam AD/ART GMNI, tidak boleh organisasi untuk berpihak kepada siapa pun dalam berpolitik," tegasnya.

Hal inipun, lanjutnya, menjadi bukti bahwa kelompok yang menyelenggarakan kongres ini sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan organisasinya. "Kader GMNI itu membela kepentingan kaum marhaen, bukan menjadi penjilat penguasa dan oligarki."

Sesuai mekanisme

Sementara itu, Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi menegaskan kongres  sudah sesuai mekanisme. Tidak ada satu pun pelanggaran AD/ART yang terjadi seperti yang disangkakan kader GMNI Cabang Bandung.

Dia mengatakan, kongres yang dilakukannya ini merupakan amanat konstitusi organisasi yang dipimpinnya itu. Kongres adalah amanat konstitusi, amanat AD/ART. Tidak mungkin ada kongres kalau inkonstitusional.

Hanya pihaknya yang berhak menjalankan roda organisasi sesuai dengan putusan pengadilan. "Berbicara legal, kita yang benar. Pengadilan mengabulkan semua gugatan. Jadi kita yang sah, tidak ada yang lain," ujarnya.

Meski begitu, dia memaklumi dinamika dalam organisasinya itu. Imanuel  memastikan pihaknya sudah merangkul kader-kader GMNI yang berseberangan. "Sudah diajak, sejak tahun-tahun yang lalu. Dengan GMNI cabang Bandung kita sudah komunikasi, tapi kita dianggap nihil," katanya.