Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 tahun 2024 yang mengubah
syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 langsung mendapat sambutan. Sepuluh partai nonparlemen di Kabupaten Bandung Barat sepakat membentuk koalisi untuk mengusung calon kepala daerah.
Gabungan koalisi partai tersebut antaralain Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, Perindo, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Hanura, dan PKN.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PPP Bandung Barat, Dhani R
Imron menjelaskan, pengusungan calon kepala daerah mengacu aturan bahwa
partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase suara yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Baca juga : Pilkada Bandung Barat, Pasangan Jeje-Abdul Harris Didukung PAN dan Gerindra
Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah dengan jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1.000.000 jiwa. Maka partai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% dari total DPT.
"Jadi hasil akumulasi suara gabungan partai nonparlemen ini 105.060 suara atau setara 9,96%. Ini sudah memenuhi syarat. Sebenarnya 4 partai non parlemen saja bisa koalisi dan usung calon bupati, tapi kami berharap 10 partai nonparlemen solid tetap koalisi," kata Dhani, Minggu (25/8).
Ia mengaku, menjelang pendaftaran calon bupati-wakil bupati, pihaknya
tengah mematangkan konsolidasi koalisi, termasuk bertemu dengan para bakal calon yang nantinya akan diusung.
Baca juga : Airlangga Mundur tidak Pengaruhi Dukungan Golkar di Pilkada Bandung Barat
"Saat ini kami sudah menjajaki sedikitnya 7 orang nama bakal calon bupati dan wakil bupati. Mayoritas nama bakal calon yang dijajaki adalah mereka yang gagal mendapat rekomendasi dari partai lolos parlemen di Bandung Barat," bebernya.
Dhani menyatakan, putusan MK nomor 60 tahun 2024 membawa angin segar bagi partai nonparlemen setelah gagal meraih kursi sehingga sekarang bisa ikut bertarung di Pilkada. Selain itu, putusan MK ini akan membawa banyak alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin di masa mendatang.
"Kami kemarin boleh jadi kalah dan gagal raih kursi dewan. Tapi di pilkada ini kita akan kerja keras sampai menang," jelasnya.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved