Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
SEJUMLAH karyawan PT Perusahaan Pelayaran Indonesia (Pelni) mendatangi kantor Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, Kabupaten Subang, Jumat (26/4). Mereka tidak menerima telah di-PHK secara sepihak melalui Whatsapp dan meminta bantuan hukum.
"Surat pemecatan disampaikan dengan cara tidak lazim, hanya melalui Whatsapp. Kami minta perlindungan dan bantuan hukum atas kasus yang kami hadapi ini," ujar perwakilan pekerja, Mahrup.
Menurut dia, sejak 2020, ratusan pegawai Pelni telah di-PHK. Mereka memiliki masa kerja hingga 24 tahun.
Baca juga : 399.806 Tiket Kapal Pelni Ludes Terjual Hingga H-1
Selain PHK melalui WhatsApp, hak-hak para pegawai juga tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Bahkan setelah mengabdi puluhan tahun, mereka hanya diberi pesangon sebesar Rp1,2 juta.
"kita bekerja diatas kapal fokus kerja, tahu tahu ada surat pemutusan kerja via WA. Alasan pengakhiran masa kontrak karena usia 45 tahun ke atas. Semuanya kurang lebih 100 orang. Masa kerja kita di Pelni sudah 24 tahun, mulai dari 2000 sampai 2024," Kata Mahrup.
Dia menambahkan para Karyawan juga mengeluhkan hak-hak mereka tidak dipenuhi sesuai aturan pemerintah. Termasuk soal BPJS yang tidak sesuai saat di daftarkan pada awal masa kerja.
Baca juga : Pelni Proyeksi Penumpang Kapal saat Mudik Lebaran 2024 Menurun Jadi 588 Ribu
Menanggapi pengaduan itu, LAK Galuh Pakuan berjanji akan segera menempuh jalur hukum dan memberikan pendampingan hukum terhadap para karyawan PT Pelni tersebut.
"PHK yang dilakukan PT Pelni diduga hanya akal-akalan, sebab perusahaan diketahui sudah melakukan rekrutmen pegawai baru," ungkap pimpinan LAK Galuh Pakuan, Evi Silviadi.
Dia menilai kejadian ini memprihatinkan sekali. Pasalnya, BUMN yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, mereka justru melakukan hal yang sebaliknya.
"Ini luar biasa dengan melakukan pemecatan melalui WA seperti
itu tidak manusiawi," tambahnya.
Upaya menambah posko dan armada satu di antaranya untuk meningkatkan pelayanan. Terutama mempercepat penanganan saat terjadi kebakaran.
Setelah diambil alih oleh Pemprov Jabar, maka RSUD Sentot akan menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah-daerah di sekitar Kabupaten Indramayu.
Mereka menyapa masyarakat secara humanis, mengedepankan senyum sapa, ramah, menciptakan rasa aman dan tertib berlalu-lintas.
Pemerintah provinsi memiliki peran untuk mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, dan dunia usaha.
FENOMENA pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI dianggap sebagai bagian kritik masyarakat kepada negara.
DINAS Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, menemukan 95 orang terjangkit penyakit hepatitis A positif di Kecamatan Malangbong.
Platform digital berbasis enabler ini dirancang untuk mendukung transformasi bisnis pelaku UMKM di era ekonomi digital.
Kampus pengembangan ini diharapkan bisa menjadi saluran bagi masyarakat dengan program studi yang memberikan kontribusi positif
Peringatan dini berlaku mulai 1 hingga 6 Agustus 2025. Banjir rob bisa masuk ke pemukiman warga, jalan dan tempat umum.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Selama dua hari, 2-3 Agustus, digelar kegiatan seru, imersif, dan dekat dengan gaya hidup anak muda.
Program ini adalah bagian dari transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih preventif.
Pemberantasan miras atau mihol merupakan upaya mencegah terjadinya hal-hal negatif di kalangan masyarakat
Setiap siswa akan menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan seperti mata, gigi, dan darah. Untuk siswa SD ada 13 item pemeriksaan, SMP 15, dan SMA 15 yang dicek.
PERMUKIMAN warga di dua wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cicatih, Minggu (3/8) malam.
TINGGINYA intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu (3/8) malam menyebabkan banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
HUJAN deras yang terjadi menyebabkan Sungai Cikunteun dan Sungai Ciharashas meluap dan mendatangkan banjir bandang serta tanah longsor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved