Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Majalengka segera dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Teguh Fajar Utama, menjelaskan anggota
KPPS berjumlah 7 orang di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Total jumlah KPPS di Kabupaten Majalengka mencapai 3.927 kelompok yang tersebar di 343 desa dan kelurahan yang ada di 26 kecamatan.
Saat melakukan persiapan pelantikan KPPS, Senin (22/1), Teguh menyatakan ada 27.489 anggota KPPS yang akan dilantik dan bertugas untuk pelaksanaan pemilu 2024
Pelantikan secara serentak, lanjutnya, dilakukan pada 25 Januari 2024
mendatang dan dilakukan oleh PPS setempat yang bertanggung jawab atas
pembentukan KPPS. Untuk masa kerja KPPS berlangsung selama sebulan
yaitu mulai 25 Januari hingga 25 Februari 2024
"Selain petugas KPPS nantinya ada dua petugas pengamanan langsung (pamsung) dari unsur Linmas yang bertugas di setiap TPS," tutur dia
Teguh menambahkan untuk penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak lagi menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, KPU akan menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau rekapitulasi hasil penghitungan suara elektronik yang juga berfungsi sebagai sarana publikasi bagi masyarakat.
Sirekap ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi yang dipilih untuk
memberikan kemudahan bagi petugas rekapitulasi suara dan sebagai alat
publikasi terhadap hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara
(TPS). Prosesnya cepat dan bisa diakses publik, sehingga selain
memudahkan tahapan rekapitulasi, ini juga diharapkan dapat menjaga hasil suara di TPS agar tetap sama.
"Sirekap terdiri atas Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Melalui Sirekap
Mobile, KPU akan memberikan akun kepada salah satu petugas KPPS. Usai
penghitungan suara, secara manual petugas KPPS akan menuangkan hasil
penghitungan ke dalam C Plano. Kemudian, difoto dan dimasukkan ke dalam
Sirekap Mobile," tandasnya.
Latihan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi digelar SMPN 1 Lembang bekerja sama dengan Relawan Penanggulangan Bencana Lembang (RPBL).
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved