Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WARGA Cilangari, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat
mengancam golput alias tidak akan mencoblos pada Pemilu mendatang.
Ancaman itu dipicu karena kondisi jalan di wilayahnya sangat
memprihatinkan.
Jika tak segera dilakukan perbaikan, mereka menyatakan tak
akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.
Warga Kampung Pasir Lemo, Desa Cilangari, H Rahmat menuturkan, ruas jalansepanjang 4 kilometer rusak dan menyisakan bebatuan dan tanah yang tak terlapisi aspal. Dengan kondisi itu, pengendara sepeda motor sering terjatuh pada musim hujan seperti sekarang.
"Jalan Poros Desa Tegalega Badogol berstatus jalan desa namun menjadi akses penghubung beberapa desa di Gununghalu. Bahkan menyambungkan akses ke Kecamatan Campaka Mulya, Kabupaten Cianjur," kata Rahmat, Kamis (4/12).
Ia mengaku, beberapa waktu lalu salah satu tim sukses calon presiden pernah datang ke Cilangari untuk meminta dukungan warga. Tapi warga tidak mau terbujuk rayuan, hanya meminta perbaikan jalan baru kemudian memberikan dukungan.
"Pokoknya, selama jalan tak diperbaiki warga sepakat tak akan datang ke
TPS," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Desa Cilangari, Sabana mengungkapkan, pihaknya mendengar riak-riak warga yang berwacana tak akan datang ke TPS jika jalan tidak segera diperbaiki sebelum pencoblosan digelar.
"Di Desa Cilangari terdapat 7.260 hak pilih. Bila tidak segera dilakukan perbaikan, beberapa tokoh masyarakat sudah menyuarakan tak akan menggunakan hak pilihnya," aku dia.
Menurutnya, jalan poros ini merupakan jalur ekonomi. Bukan hanya oleh
warga tiga desa di Kecamatan Gununghalu, tapi juga warga Desa Sukasirna, Kecamatan Campaka Mulya, Kabupaten Cianjur.
"Warga Sirnajaya mengangkut material dan produk pertanian menggunakan akses jalan ini. Jadi memang, jalan ini vital untuk aktivitas ekonomi warga," ujarnya.
Sabana menjelaskan, Jalan Poros Desa Tegalega Badogo terakhir diaspal pada 2014 menggunakan dana desa. Pihak desa semula berencana akan melakukan perbaikan pada 2020 lalu namun batal, alasannya dana desa digunakan untuk penanganan dampak covid-19.
"Kami menerima dana desa sekitar Rp1,6 miliar. Rencananya sebagian dari dana tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, namun terjadi pandemi, sehingga sekitar Rp800 juta dialihkan untuk penanganan dampak covid-19," ungkapnya. (SG)
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved