Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berupaya menekan angka tengkes di wilayahnya. Mereka melibatkan aparatur sipil negara dalam program bapak asuh yang dinamakan One ASN One Anak Stunting.
Di lapangan, upaya itu diperkuat posyandu. Para kader posyandu, tidak hanya menunggu di posyandu, tapi juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah anak yang berkategori mengalami tengkes.
Ketua Posyandu Lembayung, di Kampung Silih Asih, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Cicih Kurniasih mengakui kasus tengkes sangat terbantu dengan program bapak asuh oleh ASN. Mereka memberikan makanan tambahan pada anak yang menderita tengkes.
"Pemberian makanan bagi anak berupa telur 1 kilogram, biskuit 2 bungkus, susu dan daging, dilakukan satu bulan sekali," kata Cicih, Minggu (19/11).
Sementara itu, kader Posyandu tetap menjalankan tugasnya dengan memberikan penyuluhan kepada keluarga, ibu yang tengah hamil maupun ibu yang sudah melahirkan bayi. Mereka diminta memberikan ASI selama 6 bulan.
"Kami sebagai kader Posyandu tetap berusaha maksimal dan berjuang agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Dulu, sebelum covid-19, ada dana dari pemerintah provinsi untuk poyandu sebesar Rp1.750.000 per bulan. Tapi sudah dua tahun ini hilang," tambah Cicuh.
Karena itu, posyandu di wilayah ini tidak memiliki anggaran, termasuk untuk pemberian makan tambahan bagi anak-anak. Mereka hanya mendapat sumbangan seiklasnya dari warga untuk membeli biskuit, bubur kacang dan telur, sekali dalam satu bulan.
Para kader, lanjutnya, juga bekerja tanpa bayaran. Mereka tetap aktif memberikan penyuluhan dengan ikhlas.
Sementara itu, Lurah Sukanagara Hendri Junaedi mengakui para kader posyandu yang terjun langsung ke rumah anak penderita tengkes bekerja secara sukarela. Mereka bergotong royong tanpa ada bayaran. (SG)
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang masih terus bergulir hingga saat ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, khususnya terkait penertiban bangunan yang melanggar alih fungsi lahan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
YAYASAN Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebung Binatang Bandung atau Bandung Zoo, masih tetap bertanggunjgjawab memberikan pakan untuk 700 lebih satwa.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved