Sosialisasi Pemilu Untuk Disabilitas masih Kurang

SOSIALISASI Pemilu 2024 kepada penyandang disabilitas masih dirasakan
kurang dan belum diterima semua kalangan. Selama ini mereka merasa hanya dijadikan objek dalam gelaran pesta demokrasi dan belum dilibatkan secara aktif.

"Sosialisasi soal Pemilu ada, tapi minim. Keterlibatan kami hanya dijadikan sebagai objek saja," ucap Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Bandung, Galih Suryapratama, Senin (13/11).

Dia mengatakan, sebagai warga negara Indonesia yang juga memiliki hak pilih seperti masyarakat umum lainnya, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan informasi lengkap soal penyelenggaraan pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun yang disayangkan, sosialisasi yang diberikan masih terbatas, padahal pelaksanaan pemilu tinggal tiga bulan lagi. Masa kampanye yang dimulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 harus benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi agar partisipasi pemilih lebih meningkat.

"Harusnya tentang politik sosialisasinya lebih mendalam, supaya kami tahu pemimpin ke depan  karakter dan kriterianya seperti apa," lanjut dia.

Menurutnya, secara kelembagaan Gerkatin tidak boleh berpolitik sesuai
dengan AD/ART organisasi. Namun secara pribadi, anggota Gerkatin yang
tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dibolehkan terlibat aktif dalam politik atau mendukung salah satu kandidat.

Di Jawa Barat sendiri, Galih menyebut, penyandang disabilitas jumlahnya sangat banyak hingga mencapai ribuan orang. Sementara di Kota Bandung, ada 12 kepengurusan dengan jumlah anggota mencapai 300 orang.

Dengan pelaksanaan pemilu yang semakin dekat, Galih berharap, jangan sampai hak politik para disabilitas tidak tersampaikan akibat minimnya sosialisasi. "Adanya edukasi dan sosialisasi ke disabilitas, maka bisa menyebarluaskan informasi tentang pemilu. Itu menjadi tugas KPU dan Bawaslu untuk terus mengadvokasi ke masyarakat."

Terpisah, KPU Kabupaten Bandung Barat mencatat ada lebih dari 5.000 orang disabilitas yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Rinciannya disabilitas fisik 2.319 orang, disabilitas intelektual 404 orang, disabilitas mental 1.201 orang, disabilitas wicara 553 orang, disabilitas rungu 322 orang, serta disabilitas netra 597 orang.

Ketua KPU Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, kebutuhan
logistik pemilu khususnya kertas suara serta alat coblos bagi disabilitas telah diakumulasikan dan diklasifikasikan sesuai jumlahnya. Jumlah tersebut menjadi rujukan bagi KPU RI dalam pendistribusian logistik pemilu ke KPU Bandung Barat.

"Jumlah disabilitas di Bandung Barat yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 lebih dari 5.000 jiwa. Oleh karenanya kebutuhan alat untuk memilih bagi disabilitas akan menyesuaikan dengan jumlah yang ada," terang Ripqi. (SG)