Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebagai tiang keluarga, ibu merupakan pembawa pesan dan pemberi contoh yang baik bagi keluarganya.
bergabungnya Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 5 September 1945 merupakan pengamalan nilai-nilai persatuan dan komitmen yang kuat terhadap NKRI.
UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 dianggap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
ASN harus memiliki nilai-nilai dasar di antaranya kewajiban untuk memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah
KEDERMAWANAN dan solidaritas kepada orang lain merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Saat ini ia mengatakan MPR tengah melakukan pemetaan terkait kebutuhan amandemen. Itu dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diperbaharui.
PENGAMAT politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai semua organisasi masyarakat di Indonesia wajib taat terhadap UUD 1945
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan amendemen hanya diperlukan untuk urusan haluan negara. Namun, wacana yang muncul justru melebar ke hal lain.
"Kami tidak pernah menjadikan itu sebagai usulan politik. Usulan politik itu suatu (yang) sifatnya tekstual dan resmi," kata Willy di Jakarta, Rabu (4/12).
Sejumlah pihak mengusulkan jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Usulan lain menyebutkan jabatan presiden untuk satu periode menjadi delapan tahun.
"Kalau stabilitasnya kita jaga. Misalnya kalau mau bersidang nanti ya kita jaga stabilitasnya. Tapi substansinya tidak boleh kita (berkomentar)," ucapnya.
Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu penambahasan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR.
Wacana seputar amendemen UUD kini menjadi bola liar dari rencana awal yang hanya akan dilakukan terbatas pada penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Munas dan Konbes Ulama NU pada 2012 tidak merekomendasikan pilpres melalui MPR.
Menurut dia, NasDem masih menyerap berbagai wacana yang berkembang dengan mengutamakan aspirasi publik.
Wacana untuk mengembalikan pemilihan presiden secara tidak langsung melalui pemilihan oleh MPR adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Seknas Indonesia Maju mendukung wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945 dan membuka ruang tanggapan masyarakat melalui petisi.
Soal perpanjangan tiga periode presiden, PKS menolak karena dalam demokrasi kekuasaan itu harus diawasi dan dibatasi.
Terdapat pasal dalam konstitusi yang memberikan ruang untuk melakukan amendemen.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved