Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEDERMAWANAN dan solidaritas kepada orang lain merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Itu merupakan hasil dari pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat Pancasila, demi terwujudnya sila kelima,” ungkap Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) saat menjadi narasumber dalam sarasehan kebangsaan bertema Amplifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai tameng bangsa menghadapi tantangan dan dampak covid-19 yang digelar United in Diversity (UID) bersama Lemhannas di Jakarta, Selasa (2/5).
Dalam sarasehan daring yang diikuti 400 peserta dari berbagai latar belakang organisasi itu, selain Rerie, hadir Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo sebagai narasumber.
Dengan mengutip survei Charities Aid Foundation, Rerie mengungkapkan Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan giving index yang terus bertumbuh dalam 10 tahun terakhir. “Dan solidaritas sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.
Lebih dari itu, imbuh Rerie, konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) juga menjadi perekat bangsa dan telah teruji dalam menghadapi berbagai krisis sejak NKRI berdiri pada 1945.
Wabah covid-19 di Tanah Air, jelasnya, menghantam sisi keadilan sosial kita karena kemiskinan dan kesenjangan sosial berpotensi bertambah.
“Masa pandemi ini seyogianya menjadi momentum kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan karena dengan bersatu, kita bisa menghadapi tantangan ini,” tandas politikus Partai NasDem itu.
Mengenai cara kita membangun transformasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi covid-19, sambung Rerie, metode manajemen perubahan karya Otto Scharmer yang dikenal teori U bisa menjelaskan tahapannya.
“Proses inti dalam teori U adalah observe, retreat-reflect, and act.”
Oleh karena itu, jelasnya, langkah pertama penerapan nilai-nilai Pancasila ialah pengoptimalan ruang mendengarkan setiap persepsi dalam perumusan kebijakan. Mengamati dinamika sosial dampak dari tantangan, membentuk pola pikir positif untuk membangun kesadaran sosial.
“Perwujudan kebijakan pun bersumber dari hasil musyawarah sehingga pembentukan sistem atau model aksi bisa diimplementasikan,” paparnya.
Sementara itu, Rosihan Arsyad, anggota Board of Trustee United in Diversity, berpendapat, setiap zaman memiliki tantangan masing-masing dan dia percaya Pancasila memiliki semua jawaban atas tantangan itu. (PO/P-3)
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved