Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Berdasarkan investigasinya di lapangan, amendemen Pasal 7 UUD 1945 sudah menjadi kehendak mayoritas rakyat.
Saat ini setiap fraksi yang ada di MPR terus melakukan komunikasi antarfraksi untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam amendemen UUD 1945.
Penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, harus dikaji secara baik, dan jangan sampai membuat perjalanan demokrasi Indonesia berjalan ke belakang.
Lestari Moerdijat yang akrab disapa Mbak Rerie mengingatkan sesuai amanat UUD, jabatan presiden harus ada batasan. Konteksnya harus berbeda dengan yang terjadi pada era Orba.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menuturkan perubahan masa jabatan presiden melalui proses amendemen UUD 45 baru sebatas wacana dan belum dibicarakan di tingkat pimpinan
Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa kader-kader PKS bersih dari radikalisme, dan segala paham yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Nilai-nilai luhur Pancasila.
Kendati demikian, menurut Bamsoet hingga saat ini MPR belum memiliki rencana untuk mengubah metode pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pertemuan pimpinan MPR RI dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membahas penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen UUD 1945.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyambangi Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.
PERUBAHAN Undang-Undang Dasar 1945 belakangan mulai digaungkan. Salah satunya untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Perlu kajian mendalam, perlu mendengarkan masukan, mencermati aspirasi dari berbagai pihak, baik yang mendukung amendemen maupun yang menolak amendemen.
Terkait amendemen terbatas UUD 1945, presiden akan tetap dipilih rakyat dan masa jabatannya pun sama yakni 5 tahun serta diperbolehkan dua periode
WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan akan ada konsekuensi jika dilakukan amendemen UUD 1945.
Zulkifli pun mengatakan bahwa dirinya menjelaskan kepada Presiden mengenai apa yang menjadi rekomendasi MPR 2014-2019 terkait dengan amendemen terbatas UUD 1945.
Menurut Sirojudin, saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Indonesia dinilai mampu mengalami kemajuan dalam pembangunan nasional setelah adanya proses reformasi di semua sektor.
Menurut Fadel, agenda silaturahim pimpinan MPR dengan Megawati untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden dan wapres terpilih, Minggu (20/10).
Amendemen terbatas revisi UUD 1945 merupakan hasil rekomendasi MPR periode sebelumnya yang diketuai oleh Zulkifli Hasan. Salah satu poin yang diamendemen ialah kembalinya GBHN
KESEPULUH pimpinan MPR RI sedang menimbang perlu atau tidaknya pelaksanaan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Jazilul, masa jabatan yang ditetapkan maksimal dua periode atau 10 tahun sudah cukup untuk presiden serta kepala daerah.
MPR juga akan membuka ruang kepada publik dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama mempertimbangkan kebutuhan amendemen terbatas UUD 45
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved