Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEBAGAI partai politik yang bernafaskan Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kerap dihubung-hubungkan dengan gerakan radikalisme. Bahkan menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid banyak yang lupa dengan sikap kebangsaan dan keindonesiaan PKS.
"Malah ada meframing PKS seolah-olah dia (PKS) adalah sesuatu yang tidak merupakan bagian dari Indonesia, ada yang mendistorsi seolah-olah PKS dengan asas Islamnya seolah-olah dia (PKS) seusatu yang ilegal padahal dia (PKS) adalah sesuatu yang konstitusional," kata Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan pidato tentang sikap kebangsaan PKS di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.
Namun, hidayat tidak menyebutkan pihak mana yang dia maksud. Hidayat juga mengisahkan terpilihnya Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro PKS 2015 silam semakin memperkokoh keindonesiaan ditubuh PKS karena Assegaf merupakan cucu Sayyid Idrus bin Salim Aljufrie pahlawan nasional dari Palu, Sulawesi Tengah.
Baca juga: Anies Sanjung Gaya Politik PKS dan NasDem
Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa kader-kader PKS bersih dari radikalisme, dan segala paham yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Nilai-nilai luhur Pancasila serta Bhinneka Tunggal lka.
"Tidak ada tempat bagi separatisme, komanisme, radikalisme, terorisme, dan seluruh ideologi yang bertentangan dengan konsensus-konsensus dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Sohibul di Hotel Bidakara Jakarta Selatan Sabtu 16 November 2019.
Bahkan dalam Rakornas PKS 2019 merekomendasikan pembentukan Sekolah Cinta Indonesia, guna memperkokoh keindonesiaan bagi kader-kader PKS dan masyarakat umum. Nantinya sekolah tersebut diperuntukkan bagi anggota partai dan masyarakat umum terutama generasi muda.
"Akan diselenggarakan di kantor-kantor Partai, dari pusat sampai ke daerah-daerah," terang Sohibul. (Medcom.id/OL-4)
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Ia mengatakan putusan MK tentang pemisahan Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
Amanah konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus direalisasikan dalam menyikapi konflik dunia.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ketua DPD Sebut Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun Ini Spesial, Ini Alasannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved