Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MPR RI mulai bergerak menjaring masukan dari publik, termasuk para akademisi, terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya untuk menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyambangi Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.
Syarief mengatakan, MPR periode 2019-2024 menindaklanjuti rekomendasi MPR periode sebelumnya dengan mengkaji lebih dalam sekaligus membuka akses seluas-luasnya atas pemikiran masyarakat.
"Hari ini kami silaturahim ke rektor dan beberapa pemikir dari UNS untuk diskusi tentang rencana yang berkembang soal amendemen UUD 1945 berikut wacana menghidupkan kembali GBHN," jelas Syarief.
Jamal Wiwoho menyambut baik langkah menjaring masukan oleh MPR. Pada prinsipnya, UUD bukan barang yang tidak mungkin diubah. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD.
"Sekarang dengan sistem dan model baru arah pembangunan sering kali berubah sesuai visi presiden. Dengan GBHN arahnya akan lebih terjamin, siapa pun yang jadi presiden tinggal menyesuaikan," jelas Jamal.
Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan. Haluan negara diperlukan untuk mengantisipasi ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.
Menyoal ancaman bangsa, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di Badung, Bali, mengatakan Indonesia saat ini darurat ideologi transnasional, baik dari ideologi liberalisme Barat yang membawa gaya hidup hedonisme, LGBT, dan narkoba maupun ideologi berbasis ekstremisme agama.
Untuk mengatasinya, Basarah mengajak kembali mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (FR/Ant/P-2)
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Ia mengatakan putusan MK tentang pemisahan Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
Amanah konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus direalisasikan dalam menyikapi konflik dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved