MPR Minta Masukan Akademisi soal GBHN

MPR RI mulai bergerak menjaring masukan dari publik, termasuk para akademisi, terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya untuk menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyambangi Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

Syarief mengatakan, MPR periode 2019-2024 menindaklanjuti rekomendasi MPR periode sebelumnya dengan mengkaji lebih dalam sekaligus membuka akses seluas-luasnya atas  pemikiran masyarakat.

"Hari ini kami silaturahim ke rektor dan beberapa pemikir dari UNS untuk diskusi tentang rencana yang berkembang soal amendemen UUD 1945 berikut wacana menghidupkan kembali GBHN," jelas Syarief.

Jamal Wiwoho menyambut baik langkah menjaring masukan oleh MPR. Pada prinsipnya, UUD bukan barang yang tidak mungkin diubah. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD.

"Sekarang dengan sistem dan model baru arah pembangunan sering kali berubah sesuai visi presiden. Dengan GBHN arahnya akan lebih terjamin, siapa pun yang jadi presiden tinggal menyesuaikan," jelas Jamal.

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan. Haluan negara diperlukan untuk mengantisipasi   ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.        

Menyoal ancaman bangsa, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di Badung, Bali, mengatakan Indonesia saat ini darurat ideologi transnasional, baik dari ideologi liberalisme Barat yang membawa gaya hidup hedonisme, LGBT, dan narkoba maupun ideologi berbasis ekstremisme agama.

Untuk mengatasinya, Basarah mengajak kembali mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (FR/Ant/P-2)