Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
"Kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direspons dengan langkah nyata dan masif," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8).
Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat (25%) perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.
Survei serupa pada anak dan remaja mengungkapkan bahwa satu dari dua (50%) anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.
Menyikapi hasil survei itu Pemerintah sudah menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah pada kondisi darurat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Rabu (6/8) lalu, mengungkapkan, terdapat empat faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu faktor ekonomi, pola asuh dalam keluarga, dampak negatif gadget, dan faktor lingkungan.
Menurut Lestari, bila identifikasi masalah untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan, langkah-langkah yang terukur harus segera direalisasikan.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, melihat beragamnya faktor yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan langkah yang komprehensif untuk mengatasinya.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar institusi terkait segera membangun kolaborasi yang kuat untuk mengatasi faktor-faktor pemicu tindak kekerasan tersebut.
Karena itu, tegas Rerie, melindungi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, adalah amanah konstitusi yang wajib dilaksanakan negara.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, di bulan peringatan Hari Kemerdekaan ini pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dapat membangun semangat yang sama untuk merealisasikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak di seluruh tanah air. (H-3)
Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, mengapresiasi peran BAZNAS dalam membantu negara melindungi fakir miskin dan mempercepat pencapaian tujuan bernegara.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut salah satu faktor terhalangnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak karena masih terawatnya sistem patriarki di masyarakat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut kasus kekerasan perempuan dan anak belum menunjukkan tren penurunan dengan signifikan
Tewasnya Valeria Marquez, seorang influencer kecantikan berusia 23 tahun, kembali membuka luka lama tentang tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Meksiko.
Isu krusial terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi sorotan utama dalam Women Empowerment Conference yang digelar oleh Yayasan Putri Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved