Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong seluruh anak bangsa berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Itu harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
"Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/8), menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.
Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%. Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan.
Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil! II Jawa Tengah itu berpendapat, Hari Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama.
Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di tanah air tercinta. (E-3)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Batam resmi membatalkan gelaran Pesta Rakyat pada malam puncak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Dataran Engku Putri Batamcentre, Sabtu (30/8) malam.
BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam resmi membatalkan pelaksanaan acara "Pesta Rakyat Rangkaian Perayaan HUT ke-80 RI" yang seharusnya digelar pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) kembali melanjutkan program Aksi Sehat Bangun Bersama yang digelar di 80 desa wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
RANGKAIAN perayaan HUT ke-80 RI di Bontang yang digelar PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bukan hanya menyisakan euforia kemerdekaan, tetapi juga meninggalkan kontribusi ke warga.
INDONESIA memasuki usia 80 tahun kemerdekaan.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara dan pemerintah terhadap eksistensi DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved