LAB 45: Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Harus Jadi Prioritas Presiden Prabowo

PENELITI Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Aldi Pahala Rizky, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan. Ia menilai, meski perhatian Presiden terhadap isu pemberdayaan perempuan sudah terlihat dalam sejumlah kebijakan, tantangan besar masih menanti.

“Dari Asta Cita kita bisa melihat bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian pada pemberdayaan perempuan, dan memberi harapan lagi ketika munculnya target-target RPJMN," kata Aldi dalam seminar nasional bertajuk 'Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045' di Jakarta, Kamis (21/8).

Aldi mencontohkan adanya target pemerintah dalam bidang kesehatan perempuan, termasuk pencegahan kanker serviks. Namun, ia menyoroti paradoks yang muncul akibat pemangkasan anggaran di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu perempuan, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA).

Baca juga : LAB 45: Peran Pers sebagai Pilar Demokrasi Kerap Ternodai Intervensi Elite

Menurut Aldi, minimnya anggaran membuat upaya pendampingan terhadap korban kekerasan menjadi tidak maksimal. Padahal, kata dia, perlindungan nyata terhadap korban merupakan kunci dalam mencegah diskriminasi gender yang masih tinggi di masyarakat.

Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah yang memberi harapan, seperti pembentukan Ruang Kerja Sama Indonesia yang melanjutkan program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA).

“Ini sebuah harapan, tetapi lagi-lagi pemerintah mempunyai pekerjaan rumah yang harus difatikan dalam hal ini,” tegasnya.

Baca juga : Patriarki Salah Satu Penghalang Korban Kekerasan terhadap Perempuan untuk Melapor

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurutnya, janji Presiden Prabowo untuk segera mengesahkan RUU ini tidak boleh berhenti di level retorika. 

“Memang ada kesempatan Presiden Prabowo menyatakan bahwa akan disahkan. Kami berharap penyataan tersebut tidak sekadar penyataan tetapi bisa diaplikasikan atau diwujudkan,” kata dia.

Aldi menekankan pemberdayaan perempuan adalah pilar penting demokrasi Indonesia. "Gerakan perempuan akan selalu hadir untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang responsif gender. Serta, merespons kebijakan-kebijakan pemerintah yang meleset dari cita-cita para perempuan bangsa," kata Aldi. (P-4)