Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Terutama dalam melindungi tenaga kerja dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah berbagai tantangan dinamika sektor ketenagakerjaan.
Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.
Kendati menuai banyak kritik, Airlangga menilai itu merupakan cerminan demokrasi yang dapat dimaklumi
Secara bersamaan, aksi juga akan dilakukan di beberapa sentra industri seperti Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, dan Surabaya - Jawa Timur.
Regulasi tersebut diyakini akan membuat para pemilik modal asing tidak akan membawa lari uang mereka dari Indonesia
Perppu Ciptaker dinilai merupakan solusi lain UU Ciptaker yang dinyatakan MK pada 2020 inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki
Sedianya sebelum Perppu itu diterbitkan, banyak kalangan juga menilai bahwa dampak resesi global relatif kecil pada perekonomian dalam negeri. I
Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengawasan optimal melalui regulasi yang jelas.
Sejumlah akademisi dan ahli yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah positif dari Airlangga yang melibatkan pakar dalam konsultasi publik Perppu Cipta Kerja.
“Tujuan UU Cipta Kerja ini untuk menjadi solusi dari aturan yang tumpang tindih agar perizinan cepat dilakukan."
Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR bersama pemerintah pada Rabu (15/2).
Dunia usaha diminta untuk tidak khawatir dan tetap melakukan aktivitas usaha guna mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
UU Ciptakerja akan membantu pelaku UMKM untuk berkembang lebih besar.
Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena memiliki jumlah angkatan kerja yang terus naik.
Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh stakeholder memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terhadap seluruh peraturan subsektor perkebunan yang terdampak dengan terbitnya Perpu ini.
Diskusi Perppu Cipta Kerja berlangsung di Kota Deltamas dalam Tenant Gathering untuk kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC).
DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Selasa (21/3).
Kadin menyambut baik langkah DPR RI yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU).
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dinilai akan berdampak signifikan pada perekonomian dalam negeri.
Menurutnya, untuk bisa meningkatkan peran industri, maka pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan SDM
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved