Senin 26 Oktober 2020, 04:42 WIB

Pengesahan UU Cipta Kerja Beri Kepastian

Dhk/Cah/P-1 | Politik dan Hukum
Pengesahan UU Cipta Kerja Beri Kepastian

Medcom.id
Ilustrasi

 

PENGESAHAN omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai penting lantaran akan menentukan langkah dari baik pemerintah selaku pelaksana beleid maupun kalangan yang menolak untuk mengajukan uji materi. Presiden Joko Widodo dianjurkan segera meneken beleid itu agar memberi kepastian bagi semua pihak.

“Prinsipnya segera saja ditandatangani oleh Presiden kalau hal teknis dan substansi sudah dianggap selesai. Jika ada yang ingin judicial review maupun revisi oleh pemerintah di kemudian hari karena ada tuntutan di masyarakat, itu langkah politik lain. UU ini jangan digantung karena sudah jadi, tinggal ditandatangani saja,” kata pengamat politik Adi Prayitno.

Adi menilai UU tersebut belum diteken Presiden karena pemerintah memang perlu berhati-hati dengan mengecek ulang naskah UU. Terbukti, ditemukan koreksi terkait dengan Pasal 46 beleid itu yang sebelumnya disepakati tidak masuk UU Cipta Kerja. Kemudian ada persoalan teknis perubahan format pengetikan naskah.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono sebelumnya mengatakan proses pengecekan naskah UU Cipta Kerja oleh Sekretariat Negara sudah selesai. Hanya Pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja lantaran pasal itu dalam proses di Panja DPR sebelumnya disepakati untuk dihapus. Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatanganan oleh Presiden.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan juga mengkritisi undang-undang ini, tetapi dari sisi kewenangan pusat dan daerah.

“Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah mestinya dilakukan secara proporsional dan moderat maka tidak perlu urusan remeh-temeh ditarik ke pusat seperti perizinan galian C,” ujar Djohermansyah pada diskusi virtual bertajuk Omnibus Law dan Otonomi Daerah, Sabtu (24/10).

Menurut dia, otonomi daerah mengandung semangat pemerataan pembangunan ekonomi dan politik. Sejauh ini yang sudah terwujud baru di sektor politik melalui pemilihan kepala daerah. Sisanya belum sepenuhnya terwujud.

Pada kesempatan sama, peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan produk regulasi yang dirumuskan DPR dan pemerintah tidak boleh keluar dari konstitusi dan kebinekaan. Slogan keberagaman yang menjadi jati diri bangsa ini harus dicerminkan pada setiap langkah dan kebijakan. (Dhk/Cah/P-1)

Baca Juga

Antara

Pinangki Kerap ‘’Bolos Kerja’’ Selama di Kejaksaan

👤Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 14:28 WIB
Terdakwa Pinangki Sirna Malasari selama bertugas di kejaksaan kerap ‘’bolos kerja’’ dan pernah dijatuhi sanksi...
Antara

Presiden: Tugas Kepala Daerah Lindungi Warganya

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 14:06 WIB
"Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum...
Ilustrasi

Korupsi Pengaturan Proyek Indramayu, KPK Panggil 14 Saksi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 14:02 WIB
KPK meminta 14 orang memberikan keterangan sebagai saksi terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya