Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Meski ada UU Cipta Kerja sebagai landasan operator selular untuk konsolidasi, Indosat H3I tidak otomatis bisa langsung menggabungkan frekuensi yang dimilikinya.
Remedy berupa kewajiban untuk memberikan laporan setiap bulan ke KPPU mengenai pricing policy dirasa masih sangat relevan diberlakukan dalam merger Indosat H3I.
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) membawahi beberapa PP, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Dalam pertemuan itu, Menko Perekonomian Airlangga mengajak Belanda untuk menaikkan kembali perdagangan dan investasinya di Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai sektor petrokimia menjadi salah satu industri yang masih menguntungkan dan potensial untuk diinvestasikan pada 2022.
Aturan mengenai retribusi, sewa lahan, sewa jaringan utilitas terpadu (SJUT) beserta pengawasannya sudah ada di UU Cipta Kerja dan turunannya.
Keputusan MK diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menijau regulasi yang berlaku dengan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK.
Kepala negara juga memastikan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan segera melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja.;
Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah mendorong revisi dan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022.
PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.
Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
"Ada tiga hal yang diberi apresiasi oleh masyarakat dan lembaga internasional dalam Indonesia menangani covid-19 yaitu terkait dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter
Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah sudah memberikan kemudahan perusahaan telekomunikasi untuk melakukan merger dan akuisisi.
"Dari sisi nilai juga (JKP) itu tidak menjawab kebutuhan buruh, peruntukannya ternyata bagi pekerja buruh yang di-PHK. Padahal di lapangan perusahaan menghindari kebijakan PHK."
UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI memangkas berbagai macam kerumitan izin.
Pasalnya, persoalan terkait koperasi simpan pinjam tak kunjung usai sampai saat ini. Dekopin juga mengapresiasi inisiatif pemerintah dan DPR terkait penyusunan RUU PPSK.
Dalam UU CK disebutkan, saat ini dimungkinkan bagi pelaku usaha untuk mendirikan perusahaan dengan hanya satu pendiri.
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja melalui penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, tuduhan kepada Menko Perekonomian bahwa dalang dari terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat tidak mendasar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved