Rabu 28 Oktober 2020, 11:50 WIB

Agung Laksono Sebut UU Cipta Kerja Tak Ada yang Dirugikan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Agung Laksono Sebut UU Cipta Kerja Tak Ada yang Dirugikan

Istimewa
Dalam UU Cipta Kerja dinilai Agung Laksono tidak ada yang dirugikan, UU tersebut merupakan teroboson hukum.

 

ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) H.R. Agung Laksono menilai, UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah merupakan terobosan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.

"Pertumbuhan penduduk kita mencapai 12,3% bukan 1,98% seperti saat ini. Jadi bukan lagi bonus demografi tapi ekstra demografi," kata Agung Laksono pada sebuah webinar di Jakarta, kemarin.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu memperkirakan jumlah penduduk pada 2045 akan mencapai 325 juta.  Karena alasan itulah diperlukan terobosan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua warga.

"Omnibus Law ini merupakan terobosan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa," tegas Agung.

Menurutnya,  Omnibus Law seperti UU Cipta Kerja telah mewujudkan reformasi hukum yang dulu hanya menjadi harapan.  "Hukum harus memberikan kesempatan yang sama pada potensi bangsa, dan Omnibus Law ini memberikan kesempatan itu sekaligus mengikis celah korupsi," terang Agung.

Ia bersyukur ada terobosan sebagaimana tercermin dalam UU Omnibus yang dihasilkan secara demokratis melalui proses di DPR.

Terkait protes sejumlah pihak menyangkut masalah cuti dan uanh pesangon, Agung Laksono mengatakan justru UU ini memperkuat sanksi dari perdata menjadi pidana.

Ajak Pegiat Medsos

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono dalam sambutannya mengatakan, meskipun tidak bisa memuaskan semua pihak, pihaknya menilai langkah yang diambil pemerintah  dalam pengesahan UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang semestinya. Untuk itu, ia mengajak masyarakat khususnya pegiat media sosial (medsos) untuk membangun optimisme di tengah polemik atas hadirnya UU itu.

“Setiap kebijakan tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak, namun dalam konteks kebijakan publik pertimbangan atas suatu kebijakan tentunya harus didasarkan oleh kepentingan rakyat secara luas. Hemat kami sebagai penegak hukum, langkah yang diambil pemerintah telah sejalan dengan tata kelola pemerintah yang semestinya,” kata Argo Yuwono.

Mengenai kontroversi terkait hadirnya UU Cipta Kerja, Argo menekankan harus dimaknai sebagai sebuah proses pematangan demokrasi yang masing-masing penilaian berakar pada kehendak untuk kondisi yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 "UU ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Argo.

Untuk itu melalui webinar bertajuk “Oasis di Tengah Polemik UU Cipta Kerja” itu, Kadiv Humas Polri mengajak masyarakat khususnya pegiat medsos untuk membangun optimisme di tengah-tengah polemik UU Cipta Kerja.

Sementara itu konsultan komunikasi Ana Mustamin mengemukakan, jumlah percakapan tentang UU Ciptaker mencapai puncaknya pada 23-24 September sebanyak 2.825.675 percakapan.

"Jumlah itu hanya 1,75% dari keseluruhan pengguna medsos, dan hanya 1,02% dari total penduduk Indonesia sebanyak 272 juta," ungkap Ana.

Diingatkannya, bahwa kebenaran dalam dunia maya tidak selalu mewakili kebenaran secara nyata. Untuk itu, ia mendukung langkah pemerintah melakukan edukasi secara terstruktur dan berkesinambungan terhadap pengguna medsos.

Namun Ana mengingatkan pentingnya penegakan hukum. "Ini karena medsos  mengandung konsekuensi logis dan hukum, dan tanggung jawab sosial," pungkas Ana.

Webinar ini juga menghadirkan nara sumber anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungki Indarti dan pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. (OL-13)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Polri: Tidak Ada Pendekatan Militer di Papua

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 November 2020, 22:55 WIB
Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua,justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu...
dok.Mabesad

TNI AD dan AD Prancis Siapkan Latihan Gabungan di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:55 WIB
KEPALA Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kedatangan Atase Angkatan Darat Prancis, di Mabesad TNI membahas latihan...
MI/Susanto

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:22 WIB
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya