Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan meminta Baleg untuk mengkritisi dan mencermati lagi frasa jumlah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang rencananya diubah menjadi tidak terbatas. Sebab dalam pembahasan sebelumnya DPR menilai jumlah lebih dari sembilan anggota akan memberatkan anggaran negara.
"Jumlahnya tertulis 9 orang ketua merangkap anggota. Kalau kita merubah itu menjadi sesuai kebutuhan, kita perlu diskusikan dulu sedikit apakah ini tidak seperti kemarin kita sampaikan memberatkan anggaran pemerintah negara. Ini harus kita pertimbangan sedikit sehingga kita bisa memaknai betul apa yang dimaksud di sini," ungkapnya dalam rapat Baleg DPR, Selasa (10/9).
Sedangkan menurut anggota fraksi Partai Demokrat Santoso hanya berkomentar setuju dengan penambahan frasa menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
"Dari semua yang disampaikan anggota baleg saya sepakat dengan usulan adanya penambahan dari dewan pertimbangan presiden menjadi dewan pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya sekadar soal nama tapi status ini lembaganya adalah sejajar dengan lembaga lain maka menurut saya sangat penting nama itu berubah," tandasnya. (Z-9)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Gus Yahya menegaskan bahwa proses pemilu adalah sebuah tahapan yang harus dijalani bersama.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sedang membahas daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved