Berita Terbaru Wantimpres Hari Ini

NasDem Respons Peluang Surya Paloh Jadi Wantimpres

Willy menekankan bahwa nama-nama kandidat Wantimpres merupakan negarawan dan akan lebih banyak diketahui oleh pihak Istana

Jokowi Kembali Tegaskan akan Pulang ke Solo setelah Lengser

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan keinginannya untuk pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah, usai purnatugas sebagai presiden.

Jumlah Anggota Wantimpres Terserah Presiden

Dalam draf revisi UU tersebut tidak ada penjelasan limitasi jumlah keanggotaan. Sementara, pada beleid sebelumnya diatur jumlah anggota sejumlah sembilan orang.

Ketua Wantimpres RI Bisa Dijabat Bergilir

BADAN Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati jabatan ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dapat dijabat bergilir.

Revisi UU Wantimpres Batal Pakai Nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung

Fraksi PKS, NasDem, Gerindra, dan PAN juga menyampaikan agar tetap menggunakan Wantimpres. Karena dewan pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

PDIP Kritisi Perubahan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Baleg DPR RI diminta mengkritisi dan mencermati lagi frasa jumlah dewan pertimbangan presiden yang rencananya diubah menjadi tidak terbatas.

Parpol Berperan Hadirkan Kepemimpinan Transformasional

Sejauh ini partai-partai politik di Indonesia belum memberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan secara maksimal kepada para kadernya.

Butuh Pendidikan Berkelanjutan Optimalkan Bonus Demografi

Wiranto menyampaikan bahwa visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 mendatang merupakan kelanjutan dari cita-cita bangsa yang belum terwujud seutuhnya.

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Wantimpres

DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres

Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan

WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.

Kepala BP Batam Dukung Langkah Wantimpres Sempurnakan Kebijakan Pendukung KEK di Batam

Muhammad Rudi berharap, berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.

Pembahasan UU yang Terlalu Cepat Langgar Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.

Pembahasan RUU Wantimpres Semestinya Libatkan Publik

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.

Perubahan Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA Dianggap Inkonstitusional

Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.

Perubahan Nomenklatur Wantimpres Jadi DPA Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.

Kemunculan RUU Wantimpres Dinilai Memperlihatkan Adanya Unsur Pesanan

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.

Ini 7 Syarat Dewan Pertimbangan Agung di Draf Revisi UU Wantimpres

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Soal RUU Wantimpres, Puan: Jika Memungkinkan Selesai sebelum Masa Jabatan Jokowi Berakhir

KETUA DPR RI Puan Maharani menerangkan Revisi Undang-Undang (UU)Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sudah menjadi usul inisiatif DPR

Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.

PAN: Dewan Pertimbangan Agung untuk Memperkuat Penasihat Presiden

PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting