Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan (Sumsel) siap kembali turun ke jalan untuk menentang UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Selain itu, para buruh juga akan menempuh jalur hukum.
"Kami dari unsur serikat pekerja dan buruh tetap berupaya menolak dan kami akan kembali turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law ini," kata Pengurus DPD SPSI Sumsel, Sudirman Hamudi, Selasa (3/11).
"Saat ini kami sedang konsolidasi terkait aksi penolakan Omnibus Law dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang upah minimum. Selain turun ke jalan pihaknya kami akan menempuh jalur hukum," imbuh Hamidi.
Hamidi menjelaskan, aksi demonstrasi akan kembali dilakukan dikarenakan kalau hanya menempuh jalur hukum maka hasilnya akan tidak memuaskan. "Jalur hukum tetap kita tempuh dan ditambah dengan tekanan dari aksi yang kita lakukan dijalan-jalan baik buruh dan masyarakat sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi akan berpihak ke kita," jelasnya
Ia menjelaskan, kepada pemerintah daerah pihaknya meminta agar ikut menolak pengesahan Omnibus Law tersebut. "Omnibus Law ini tidak hanya merugikan buruh saja melainkan seluruh komponen kehidupan yang berdampak terutama rakyat kecil dan kepala daerah. Wewenang banyak
dipangkas sehinga wujud dari otonomi juga akan tak efektif lagi," pungkasnya. (R-1)
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin (2008-2018) meninggal dunia di Jakarta. Simak perjalanan dan warisan pembangunannya bagi Bumi Sriwijaya.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masih akan berlangsung hingga akhir April atau awal Mei 2026.
P1 (Penumbra mulai) gerhana bulan total di Sumsel akan terjadi pukul 22.26 wib, Minggu malam.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved