Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Aksi yang akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumut tersebut rencananya melibatkan 500 orang perwakilan buruh FSPMI dari sejumlah daerah.
UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak mengatur dengan tegas perbaikan undang-undang setelah diundangkan
Untuk memperbaiki kesalahan pengetikan, Presiden dapat diwakili Menko Polhukam, Mensesneg, atau Menkum dan HAM bersama DPR.
Berdasarkan pemeriksaan internal, Kemensetneg memastikan bahwa salah ketik dalam naskah UU Cipta Kerja murni human error.
KESALAHAN penulisan di UU Cipta Kerja bukanlah sekedar hal teknis karena terjadi pada jantung institusi negara.
Setelah RUU tersebut diundangkan dan telah memiliki nomor, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dari KSPSI dan KSPI.
Awi menyebut surat pemanggilan terhadap Ahmad Yani tidak akan diperbaiki lanntaran selama ini tidak ada yang komplain.
Menurut Noel, kesalahan tersebut bisa berimbas kepada Jokowi. Padahal, kesalahan itu disebabkan oleh kelalaian dari Pratikno.
Organ pendukung Jokowi yang menuntut agar reshuffle itu lumrah dan biasa dalam politik.
Lebih jauh Yusril mengatakan bahwa kesalahan pengetikan UU dalam naskah yang telah disahkan DPR beberapa kali terjadi.
Salah ketik dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus diperbaiki melalui mekanisme perubahan UU.
KSP membantah adanya penerapan karyawan 'kontrak seumur hidup' dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan indeks ketertutupan regulasi Indonesia terhadap PMA berada di 0,345 pada 2019.
KESALAHAN pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden masih dapat diperbaiki. DPR dapat melakukan legislative review terhadap UU tersebut karena bukan subtantif.
Kekeliruan teknis menjadi catatan khusus sekaligus masukan bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan kualitas naskah UU.
UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi masih mengandung permasalahan serius, jadi harus dinyatakan batal demi hukum.
Aksi demonstrasi akan kembali dilakukan dikarenakan kalau hanya menempuh jalur hukum maka hasilnya akan tidak memuaskan.
Selama puluhan tahun belum ada program pangan di sisi hulu yang benar-benar efektif dan berorientasi kepada rakyat.
Sebab dalam regulasi yang baru diteken Presiden Jokowi, turut mencakup ketentuan pengelolaan hutan. Nantinya, ketentuan itu disempurnakan melalui peraturan pemerintah (PP).
UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden memuat 1.187 halaman atau sesuai dengan dokumen yang sebelumnya diserahkan pihak Istana kepada sejumlah organisasi masyarakat
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved