Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Tidak hanya pada naskah, saat masih proses penyusunan juga ada banyak kesalahan, banyak hal yang dilanggar.
Pemerintah akan melakukan klarifi kasi ke DPR kemudian bersama-sama memperbaiki jika bentuknya kesalahan clerical.
OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) mengkritisi surat perintah yang diterbitkan staf khusus (stafsus) milenial presiden, yakni Aminuddin Ma’ruf.
Apoteker disarankan mengajukan legislative review maupun judical review untuk ditelisik pasal mana yang dirasa memberatkan.
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menjelaskan perbaikan salah ketik UU Ciptaker akan dilakukan melalui mekanisme Distribusi II.
IAI mengupayakan seoptimal mungkin terlibat dalam pembahasan draft peraturan pemerintah turunannya dan draft peraturan turunan lain.
Adrianus mengatakan hubungan Aminuddin dengan Dema PTKIN setara. Sehingga penerbitan surat perintah tidak tepat.
Siapa pun bisa memberikan masukan dan usulannya dalam perumusan peraturan pelaksanaan UU Ciptaker.
Portal itu dapat diakses di https://uu-ciptakerja.go.id.
Melalui UU Cipta Kerja, itu dapat dilakukan untuk mendorong UMKM memiliki ekosistem ekonomi terintegrasi.
Paling penting ialah soal pendampingan program lanjutan. Kita ingin masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola kewenangan yang telah diberikan seperti masuk ke aspek
Dalam UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan yang mengatur keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan penataan kawasan hutan, konservasi, hingga TORA.
Ketua Umum HKTI Moeldoko menyampaikan ada hal-hal positif dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja untuk menggerakkan ekonomi.
MENTERI Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja hadir untuk membangun profesionalitas dan kompetensi, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja.
UNDANG-UNDANG Cipta Kerja sudah disahkan pemerintah dan DPR. Namun, protes berbagai kalangan terus berlanjut. Banyak yang menggalang petisi hingga berdemonstrasi.
Spirit dan urgensi UU Cipta Kerja seyogianya dipahami sebagai jembatan menuju masa depan dan peluang emas Indonesia di bidang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membuka kesempatan besar bagi pengusaha mikro dan kecil untuk tumbuh pesat.
Saat ini pemerintah juga tetap mengundang stakeholders untuk bersama merumuskan rancangan peraturan pemerintah yang menjadi perintah UU Cipta Kerja.
Tidak hanya menjadi kepastian hukum, UU Cipta Kerja juga mendorong kemudahan berusaha.
"Yang 3 RPP yaitu pengupahan, hubungan kerja ,waktu kerja waktu istirahat dan PHK serta penggunaan tenaga kerja asing itu sudah rampung dibahas, tersisa RPP Jaminan kehilangan pekerjaan,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved