Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pemerintah saat ini telah menyelesaikan 44 Peraturan Pelaksanaan yang terdiri dari 40 RPP dan 4 rancangan Perpres, termasuk 3 RPP untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
PEMERINTAH berupaya membenahi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja
PENGESAHAN UU Cipta Kerja akan membawa pengaruh bagi banyak hal, salah satunya ialah pengaruh politik global.
Pasalnya, Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dengan kompleksitas untuk melakukan bisnis.
Adanya vaksin mendorong optimisme perbaikan ekonomi Indonesia pada 2021.
Di Rancangan PP mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, diatur soal soal ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.
UU Cipta Kerja menjadi salah satu daya tarik yang dapat mendorong investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia pada sektor ekonomi digital.
Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan peluang untuk pemulihan ekonomi nasional dan global.
"(UU Cipta Kerja) satu lompatan yang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan tentang perubahan,"
Peraturan turunan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang kawasan hutan diharapkan tidak merugikan dunia usaha.
Pengusaha yang tak membayarkan pesangon karyawan yang terkena PHK dapat diancam pasal pidana, bukan lagi perdata seperti yang diatur UU Ketenagakerjaan.
"Kebijakan pemerintah untuk tetap mengoptimalkan peran pelayaran nasional untuk melayani angkutan domestik sangat positif."
Dari 52 aturan turunan tersebut, sebanyak 23 aturan turunan telah selesai dan diharmonisasi.
" Dua komponen ini jadi penggerak investasi yang menurut saya cukup menarik di 2021 dan selanjutnya," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (27/1) terpantau menguat 15 poin di level Rp14.045 per dolar AS. Ini dipengaruhi optimisme pasar terhadap aturan turunan UU Cipta Kerja.
Semangat UU Cipta Kerja mengharmoniskan kebijakan pemerintah di pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi bagi penciptaan lapangan kerja dan memutus rantai birokrasi perizinan.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih, menjelaskan, semangat UU Cipta Kerja pastinya untuk mempercepat proses birokrasi perizinan dalam importasi.
Selain memuliakan K3, Kemenaker mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas di antaranya melalui perbaikan regulasi ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja telah menghapuskan denda pelanggaran oleh pengusaha sebagai perlindungan awak kapal perikanan.
Insan Pertagas juga mendapat pencerahan seputar hukum dalam dunia bisnis dan strategi pengambilan kebijakan yang mencegah penyalahgunaan wewenang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved