Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH bakal menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Hal itu sesuai Pasal 185 yang menyebut peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan paling lama tiga bulan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk menyusun aturan itu, pemerintah bakal melibatkan masyarakat. Siapa pun bisa memberikan masukan dan usulannya dalam perumusan peraturan pelaksanaan UU Ciptaker.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholders, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja," ujar Airlangga seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (9/11).
Baca juga: UU Ciptaker Lindungi Masyarakat Adat
Saat ini, pemerintah tengah merampungkan Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Totalnya ada 40 RPP dan 4 RPerpres, seluruhnya hasil dari inventarisasi Kementerian/Lembaga (K/L).
Untuk menampung berbagai masukan masyarakat, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses masyarakat secara online di situs uu-ciptakerja.go.id.
"Melalui penyediaan Portal Resmi UU Cipta Kerja ini, Pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat," ujar Airlangga.
UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Selain itu, bisa memberikan berbagai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan, serta berbagai insentif usaha, baik terhadap usaha kecil maupun industri nasional.
Selain itu, Airlangga berharap UU Cipta Kerja ini mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Juga menjadi modal untuk menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu bangkit setelah pandemi. (OL-1)
Tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan
Kredit Usaha Rakyat untuk Produktivitas Masyarakat dan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dengan eksistensi yang semakin disegani, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak bnisa diabaikan untuk turut menavigasi perekonomian dunia.
Ekonomi Tumbuh, Indonesia Maju, Keluarga Sejahtera
Menhub menjelaskan, terkait dengan syarat STRP bagi para pengemudi ojol tidak akan mempersulit para pengemudi ojol karena telah dibuat secara kolektif oleh masing-masing aplikator ojol.
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginisiasi hampir 5 juta buruh yang tersebar di 15 ribu pabrik di Indonesia.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Mengingat banyak yang melepaskan masker karena terbawa suasana protes UU Cipta Kerja, risiko penularan covid-19 pun sulit dihindari.
Polda Metro Jaya menetapkan 131 tersangka terkait aksi unjuk rasa demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta pada 8 dan 13 Oktober lalu.
Polisi telah mengidentifikasi dalang atau penggerak pelajar yang membuat rusuh dalam aksi demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di DKI Jakarta
Massa Padati Kawasan Patung Kuda, Trans-Jakarta Hentikan Sementara Beberapa Rute
Pemerintah pusat saat ini sudah membuka Wisma Atlet Pademangan untuk menjadi lokasi isolasi mandiri bagi warga DKI dan sekitarnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved