Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PULUHAN buruh mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Selatan, Rabu (11/11). Mereka melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah dikeluarkan Pemprov Sumsel beberapa waktu lalu.
"Kami datang ke Kantor Gubernur Sumsel untuk mempertanyakan mengenai UMP yang tidak naik pada tahun ini. Dan harapan kami Pemprov Sumsel terkhusus Gubernur Sumsel untuk bisa menaikkan besaran UMP seperti lima provinsi lain di Indonesia," ujar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel, Abdullah Anang.
Dalam tuntutannya, para buruh menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang UMP 2021 yang memastikan tidak ada kenaikan UMP pada tahun 2021 atau tetap sebesar Rp3.043.111 per bulan.
"Kami menilai SK UMP yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel itu sangat merugikan buruh, dimana mereka sangat membutuhkan tunjangan hidup ditambah lagi dalam kondisi pandemi Covid19 saat ini," ujar Abdullah Anang.
Ia mengatakan, selain menolak SK Gubernur Sumsel tentang UMP 2021 pihaknya juga menyampaikan beberapa tuntutan. Para buruh meminta
Presiden untuk menerbitkan PERPPU Pembatalan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kedua, menuntut Gubernur Sumsel untuk menaikan UMP 2021. Ketiga, menuntut pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel.
"Yang terakhir atau yang keempat yaitu menuntut pihak PPNS Sumsel untuk melaksanakan tugas pokok dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Provinsi Sumsel," jelasnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang menerima aksi buruh tersebut mengatakan, sebagai kepala daerah masih mengkaji kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Sumsel. "Kita tidak kalah dengan provinsi lain soal UMK, sedang dikaji karena pemberlakuan UMK baru pada 1 Januari nanti," katanya.
Deru menyebutkan, pihaknya telah menyetujui kenaikan UMP meski di satu sisi belum menyetujui kenaikan UMK di tiap kabupaten kota di Sumsel. Hal ini karena dia belum menerima rincian angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja di wilayah kabupaten dan kota di Sumsel.
Menurutnya, penetapan KHL baru di setiap daerah pasti bervariasi atau tidak sama. Namun, jika KHL ditentukan pada indeks tertentu tapi UMR tidak mengikuti maka kebijakan kenaikan UMK tetap menjadi kewenangannya sebagai kepala daerah.
"Tidak perlu khawatir saya tetap bersama kalian. Saya tidak pernah meninggalkan kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem bahwa antara buruh, dan korporasi harus jalan seimbang Tanpa butuh korporasi tidak berjalan. Begitu pula sebaliknya buruh ingin perusahaan survive dalam kondisi Covid-19," pungkasnya.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved