Senin 09 November 2020, 12:00 WIB

Apoteker Minta Dilibatkan Bahas Draft Turunan RUU Ciptaker

Atalya Puspa | Humaniora
Apoteker Minta Dilibatkan Bahas Draft Turunan RUU Ciptaker

MI/Makna Zaezar
Pegawai apotek melayani pembeli dari batas pagar di salah satu apotek, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (4/4)

 

Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Nofendri berharap profesi apoteker mendapatkan tempat yang layak dalam bidang kesehatan. Hal ini dikatakan Nofendri menanggapi sejumlah poin di rancangan Undan-Undang Cipta Kerja terkait dengan apoteker.

"Harapan IAI, semoga dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja secara tegas mendukung peran dan eksistensi apoteker dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia," kata Nofendri kepada Media Indonesia, Senin (9/11).

Adapun, karena RUU Ciptaker telah diteken oleh Presiden Joko Widodo, maka pihaknya akan melakukan upaya lanjutan.

Baca juga: MUI : Jenazah Terpapar Covid-19 Syahid Akhirah, Penuhi Haknya

"Langkah yang akan diambil oleh IAI adalah mengupayakan seoptimal mungkin terlibat dalam pembahasan draft peraturan pemerintah turunannya dan draft peraturan turunan lainnya," ucapnya.

Selain IAI, beberapa waktu lalu Apoteker anggota Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) juga telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Ketua Presidium Nasional FIB Fidi Setyawan tersebut, apoteker merasa keberatan dengan sejumlah poin yang tercantum dalam UU Ciptaker, yakni:

1. Pasal 112 Ayat (3) Huruf a dinyatakan jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter ,dukun bayi hingga Pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal, tidak ada Jasa Pelayanan Kefarmasian di pasal tersebut.

2. Pasal 14 Ayat (1) bagian penjelasan, UMKM Apotek tidak termasuk dalam unit usaha yang dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha

3. Pasal 29 Ayat (1) huruf bagian penjelasan, Standar Pelayanan Kefarmasian tidak dimasukkan dalam Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Fidi menegaskan, lebih dari 80% tindakan medis memakai obat dan alkes. Adapun, peran apoteker melekat mulai dari riset, uji klinis, produksi obat, distribusi obat dan pelayanan obat baik di fasilitas kesehatan maupun melalui swamedikasi kefarmasian. Dari praktik apoteker inilah muncul Jasa Pelayanan Kefarmasian.

"Jasa Pelayanan Kefarmasian adalah hak mutlak dari praktik apoteker, jika dialihkan ke hal lainnya, berarti melanggar UU Tenaga Kesehatan," tegasnya.

Ia juga menyatakan, profesi apoteker memiliki peran preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Apoteker juga punya peran vital dalam upaya kefarmasian dalam rangka edukasi ke masyarakat.

Pada saat pandemi, pasien di RS menumpuk dan minimnya pelayanan kesehatan mandiri yang menyelenggarakan pelayanannya, apoteker melakukan back up melalui swamedikasi minor illness kepada masyarakat sesuai kompetensi dan keilmuan yang dimiliki.

"Inilah deretan kewenangan Apoteker yang kami harapkan segera diwujudkan oleh pemerintah dan DPR melalui UU Praktik Kefarmasian/UU Praktik Apoteker," ucapnya. (H-3)

Baca Juga

Antara/Mohamad Hamzah

Pengawasan Ketat Ternak Impor dan Karantina Hewan Cegah Meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 26 Mei 2022, 22:44 WIB
“Titik-titik pemeriksaan, pengawasan dan karantina untuk sapi impor perlu menjadi fokus pemerintah supaya PMK tidak semakin...
DOK Kemenko PMK

Pemerintah Maksimalkan Perlindungan Bagi Anak dan Penyandang Disabilitas yang Terdampak Pandemi

👤Widhoroso 🕔Kamis 26 Mei 2022, 22:01 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masa depan anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang kehilangan orang tua pada masa Pandemi...
Antara

14,3 Juta Lansia Rampung Divaksinasi

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:38 WIB
Jumlah itu setara 66,44 persen dari target 21.553.118...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya