Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Tim dimaksud terdiri dari para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
PEMERINTAH tengah memfinalisasi sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pihaknya ingin membuat sistem perizinan usaha yang lebih sederhana.
Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja. go.id/).
UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law yang bertujuan untuk memangkas dan menyinkronkan beberapa Undang-Undang
Selama ini terjadi banyak terjadi kesalahan pemahaman tentang Undang-Undang Cipta Kerja terutama di sektor pajak dan retribusi daerah, sektor tenaga kerja dan investasi di koperasi dan UMKM.
Diharapkan, peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU Cipta Kerja, khususnya dalam klaster UMKM, mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder.
Tidak bisa dipungkiri jika kehadiran UU Cipta Kerja akan memberikan dampak positif kepada banyak sektor, terutama UMKM termasuk industri e-commerce.
“Kami berpendapat bahwa regulasi yang dilahirkan sesudah UU ini harus berubah signifikan menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya."
Luhut juga menuturkan, UU Cipta Kerja diharapkan, meningkatkan iklim investasi di Indonesia
Aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tata kelola Bumdes telah disusun pihaknya dan bakal segera diteken oleh Presiden
Saat ini, lanjutnya, yang dibutuhkan untuk kembali menggairahkan dunia usaha adalah menjaga demand side. Sebab, dari sektor itulah investasi akan masuk. Hal itu, demi mendukung supply.
UU Ciptaker Memudahkan Masyarakat Membuka Usaha
Pemda Harus Menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja
Selain itu, UU tersebut untuk menggarisbawahi penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi di pusat dan daerah
Dengan kehadiran vaksin 1,2 juta dosis di Indonesia, ini memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin.
Dengan banyaknya pekerja yang terkena PHK dan pengurangan upah, konsep ubiquitous work dan gig worker pun kian menjamur di masa pandemi covid-19.
Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi di kota-kota, pemerintah juga membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan langsung melalui portal UU Cipta Kerja (uu-ciptakerja.go.id).
“Dalam pengadaan tanah, di UU Cipta Kerja, kita menjamin hak-hak masyarakat dengan mekanisme ganti untung," kata Menteri ATR/BPN) Sofyan A. Djalil
Menurutnya, untuk kewajiban pembangunan, ini penting diatur agar perizinan yang diamanahkan pada operator telekomunikasi optimal dan tidak ada istilah "makelar izin",
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved