Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT dapat mengakses situs yang memuat 44 aturan turunan dari Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tenta Cipta Kerja pada akhir November.
"Kami berharap akhir bulan semuanya sudah bisa diunduh lewat portal kerja. Sehingga, (masyarakat) bisa memberi masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," ujar Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso secara virtual, Kamis (19/11).
Adapun 44 aturan turunan yang sedang dibahas dan disusun pemerintah, berasal dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden. Saat ini, pemerintah telah merampungkan 29 RPP dan diunggah dalam situs uu-ciptakerja.go.id.
Baca juga: UU Cipta Kerja Mengantisipasi Bonus Demografi
Susi, sapaan akrabnya, menilai keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembuatan aturan turunan sangat penting. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk merangkul dan menyerap aspirasi semua elemen masyarakat.
"Penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, tentu memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder. Antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi," pungkas Susi.
"Sinergi seluruh pemangku kepentingan ini kunci untuk suksesnya transformasi ekonomi, yang jadi ikhtiar dalam UU Cipta Kerja. Untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi," sambungnya.(OL-11)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved