Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MASYARAKAT dapat mengakses situs yang memuat 44 aturan turunan dari Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tenta Cipta Kerja pada akhir November.
"Kami berharap akhir bulan semuanya sudah bisa diunduh lewat portal kerja. Sehingga, (masyarakat) bisa memberi masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," ujar Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso secara virtual, Kamis (19/11).
Adapun 44 aturan turunan yang sedang dibahas dan disusun pemerintah, berasal dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden. Saat ini, pemerintah telah merampungkan 29 RPP dan diunggah dalam situs uu-ciptakerja.go.id.
Baca juga: UU Cipta Kerja Mengantisipasi Bonus Demografi
Susi, sapaan akrabnya, menilai keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembuatan aturan turunan sangat penting. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk merangkul dan menyerap aspirasi semua elemen masyarakat.
"Penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, tentu memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder. Antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi," pungkas Susi.
"Sinergi seluruh pemangku kepentingan ini kunci untuk suksesnya transformasi ekonomi, yang jadi ikhtiar dalam UU Cipta Kerja. Untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi," sambungnya.(OL-11)
PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved